BOGORCHANNEL.ID – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bogor masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kabupaten Bogor tercatat sebesar 7,69 persen, menempatkan Kabupaten Bogor di urutan keenam di Jawa Barat.
Jumlah tersebut tercermin dari angka pengangguran yang mencapai sekitar 218.000 orang. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya tantangan pemerintah dalam memastikan angkatan kerja terserap ke dunia kerja.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena setiap tahun muncul angkatan kerja baru dari lulusan SMA dan SMK. Sementara itu, ketersediaan lapangan pekerjaan dinilai belum mampu sepenuhnya mengimbangi pertumbuhan jumlah pencari kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, mengatakan lulusan SMA sederajat menjadi salah satu penyumbang terbesar angka pengangguran di Kabupaten Bogor.
“Sekarang saja tahun 2026, 92.000 lulus SMA dan 120.000 lulus SMK. Yang kemarin saja belum terwadahi, sudah muncul angkatan kerja baru,” ujar Nana, Rabu (05/08/26) kemarin.
Menurutnya, salah satu faktor utama tingginya angka pengangguran adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lowongan yang tersedia di perusahaan.
Jumlah pencari kerja yang terus bertambah membuat persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Di sisi lain, pertumbuhan lapangan kerja belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang masuk setiap tahun.
“Jadi tidak bisa dihindari, yang kemarin saja kita belum terwadahi datang setiap tahun lulusan SMK dan SMA,” katanya.
Kompetensi Pencari Kerja Tak Sesuai Kebutuhan Perusahaan
Selain persoalan ketersediaan lapangan pekerjaan, Disnaker Kabupaten Bogor juga melihat adanya persoalan lain, yakni ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.
Nana menyebut, perusahaan memiliki kualifikasi tertentu dalam proses penerimaan tenaga kerja. Namun, sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan tersebut.
“Permasalahannya adalah di kualifikasi pencaker. Kadang-kadang kompetensi yang dimiliki oleh pencaker itu tidak match dengan kebutuhan perusahaan,” ungkapnya.
Akibatnya, tidak sedikit pencari kerja yang harus gugur dalam proses seleksi meskipun perusahaan membuka kesempatan kerja.
Kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Peningkatan keterampilan dinilai penting agar para pencari kerja memiliki kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
KPP Bogor Raya Desak Bupati Buka Lebih Banyak Peluang Kerja
Tingginya angka pengangguran tersebut turut mendapat sorotan dari Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu.
Beni meminta Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Bupati Bogor, tidak hanya berorientasi pada program dan kegiatan yang bersifat seremonial, tetapi harus lebih serius menghadirkan peluang kerja bagi masyarakat.
Menurut Beni, pemerintah daerah perlu menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat dengan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja bagi warga Kabupaten Bogor.
Ia menilai persoalan pengangguran tidak cukup hanya ditangani melalui pelatihan atau kegiatan pencarian kerja. Pemerintah juga harus memastikan adanya peluang kerja yang benar-benar dapat diakses masyarakat.
Beni bahkan melontarkan kritik keras terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut.
“Kami meminta Bupati Bogor agar kerja becus memberikan peluang kerja bagi warga, bukan banyak pencitraan,” tegas Beni, kepada media, Kamis (06/07/26).
Menurutnya, angka pengangguran yang mencapai sekitar 218.000 orang harus menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah dinilai perlu memiliki strategi yang lebih konkret dan terukur untuk memperluas kesempatan kerja.
Kritik tersebut juga menyoroti pentingnya pemerintah membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih kuat dengan dunia usaha. Dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pembukaan lapangan kerja baru dinilai menjadi salah satu kunci untuk menekan angka pengangguran.
Pemkab Siapkan BLK hingga Job Fair
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Disnaker terus melakukan sejumlah upaya untuk menekan angka pengangguran.
Beberapa program yang dijalankan di antaranya penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK), penyelenggaraan job fair, serta pengembangan Bogor Career Center.
Program pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pencari kerja sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sementara job fair menjadi sarana untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan.
Adapun Bogor Career Center disiapkan sebagai salah satu wadah yang memberikan akses informasi dan layanan terkait kesempatan kerja bagi masyarakat.
Namun, berbagai program tersebut tetap menghadapi tantangan besar. Setiap tahun, jumlah lulusan baru terus bertambah dan masuk ke pasar kerja. Jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja, jumlah pencari kerja berpotensi terus menumpuk.
Tantangan Besar Pemerintah Kabupaten Bogor
Dengan TPT sebesar 7,69 persen dan jumlah pengangguran sekitar 218.000 orang, persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemerintah tidak hanya dituntut meningkatkan keterampilan para pencari kerja, tetapi juga perlu mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas.
Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pencari kerja agar kebutuhan tenaga kerja dapat dipertemukan secara lebih efektif.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan menekan pengangguran pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar program tersebut mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Dengan jumlah pengangguran yang mencapai ratusan ribu orang, persoalan tersebut menjadi tantangan yang membutuhkan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan. (*Ist)
