BOGORCHANNEL.ID – Bertajuk ‘Sinergi Pemuda dan Tiga Pilar Kota Bogor’, Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya memperingati satu tahun berdirinya organisasi, berlangsung Rabu (17/12/25) malam di salah satu Cafe di Kota Bogor.
Peringatan digelar dengan diskusi publik tersebut, dihadiri perwakilan dari Pemerintah dalam hal ini Inspektur Muda Inspektorat Kota Bogor Jimmy, Dinas Tenaga Kerja diwakili Sekdis Syihabkan, Kaban Bapperida Rudi Marsudi, RSUD Kota Bogor diwakili Wadirum Hidayatulloh.
Selain hadir, Perwakilan PBJ Kota Bogor Yudi, Kejari Kota Bogor Sigit Nugraha Kasi Intel Kejaksaan, DPRD Kota Bogor H.M Rusly F Mewakli Pimpinan Dan Anggota DPRD Safrudin Bima, Zakiyah, Hakana.
Hadir juga perwakilan Polresta Wakasat Intel dan Ketua Kadin Kota Bogor Maryati Dhona Hasanah guna menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sejumlah peserta undangan menyampaikan pandangan bahwa praktik konflik kepentingan, termasuk rangkap jabatan dan minimnya transparansi dalam pengambilan kebijakan strategis, masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan efektivitas pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Diskusi tersebut menjadi ruang dialog antara pemuda, aktivis, dan masyarakat sipil mengenai tantangan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait transparansi kebijakan, pengisian jabatan publik, serta respons pemerintah terhadap kritik masyarakat.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.
“Pemuda perlu dilibatkan secara aktif sebagai mitra kritis pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas konflik kepentingan merupakan prasyarat utama bagi kepercayaan publik,” ujar Beni.
Dalam diskusi yang berlangsung sejak pukul 19.00 WIB tersebut, peserta menyoroti pentingnya sinergi antara pemuda dan Tiga Pilar Kota Bogor, yakni pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta unsur keamanan dan ketertiban
Menurut Beni, kritik dan partisipasi publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol demokrasi.
“Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab justru membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik,” katanya.
Momentum Milad pertama ini juga dimanfaatkan KPP Bogor Raya untuk menyampaikan komitmen organisasi dalam mengawal kebijakan publik dan mendorong keterbukaan serta akuntabilitas pemerintahan daerah.
KPP Bogor Raya menyatakan akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui diskusi tersebut, KPP Bogor Raya berharap terbangun kerja sama yang konstruktif antara pemuda dan para pemangku kepentingan, sehingga upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif dapat berjalan secara berkelanjutan. (*)
