BOGORCHANNEL.ID– Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mengajak dan berharap stakeholder untuk terus membangun sinergitas yang kuat guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sudah sering terjadi keluar negri terutama yang melibatkan para pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kita harus sama – sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh iming-iming sindikat TPPO yang dapat merugikan masyarakat, karna hal seperti ini sudah sering terjadi” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ruhiyat M. Tolib saat ditemui di Kantornya belum lama ini.

Dalam mencegah TPPO, pihaknya terus berupaya dengan dengan kewenangan yang dimiliki, yakni mencegah saat PMI yang akan keluar negeri dengan merekam mengikrarkan diri untuk bekerja.

Salah satunya, menurut Tolib, dengan pendalaman wawancara terhadap pemohon paspor bagi calon PMI, seperti alasan dan tujuan pembuatan paspor, juga menjadi fokus petugas apabila ditemui indikasi hal-hal yang tidak benar.

“Kita butuh komunikasi yang intensif dengan berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan, karena kami belum memahami fungsi dari stakeholder lainnya, seperti fungsi Disnaker seperti apa?,” ungkapnya.

Namun, didalam upaya pencegahannya tersebut, ia tetap menginstruksikan jajarannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan menjadi PMI di luar negeri.

“Bentuk support imigrasi kepada PMI, yakni memberikan nol rupiah untuk pertama kali yang membuat paspor, saat PMI membawa rekom yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.

“Kalau ada anggota saya yang memungut langsung laporkan ke saya. Jika memungut secara langsung saya sendiri yang menjadi saksi ahli buat dia,” tegasnya. (**)

Risky