B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sudah diberlakukan. Masyarakat pun dituntut patuh terhadap segala macam peraturan. Yang salah satunya adalah karantina wilayah, dimana masyarakat dilarang untuk tidak berada diluar rumah selama pada situasi pandemi virus Covid-19. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus mematikan itu. Namun, dengan segala resiko pemerintah juga dituntut untuk menjamin kebutuhan daripada masyarakat terdampak PSBB. Sebab, dengan PSBB, roda perekonomian nyaris krisis. Tidak sedikit masyarakat kecil terdampak mengeluh, disamping para pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga para pengusaha di level atas galau.

Pada situasi ini, pemerintah baik Pusat, Provinsi juga Daerah terpaksa harus menggelontorkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS), baik berupa bahan pangan pokok juga kompensasi dalam bentuk materi. Namun sayang, upaya pemerintah soal bantuan tersebut dinilai menimbulkan masalah baru ditengah masyarakat terdampak. Bukan hanya saja sisi pencairan bantuan yang lambat, tetapi pembagian bantuan yang berperilaku tidak adil.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Hj Sri Kusnaeni pun buka suara terkait carut marutnya penanganan jaring sosial pengaman yang diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, bantuan jaring pengaman sosial untuk warga terdampak covid memunculkan banyak masalah, salah satunya masalah psykologis diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Beberapa bentuk ketidak adilan secara kasat mata bisa dilihat dari jumlah besarnya bantuan yang tidak sama, antara yang bersumber dari Pusat, Propinsi dan Pemda.

“Pencairannya tidak berbarengan waktunya, bahkan relatif jauh jarak waktunya antara ketiga jenis bantuan tersebut. Selain itu pendataan dan verifikasi yang belum valid dan teliti. Sehingga hampir merata di berbagai wilayah, kasus penerima yang mendapatkan double dua jenis bantuan, warga yang sudah meninggal masih terdata mendapat bantuan, dan yang lebih parah, satu KK mendapat dua bantuan, yang satu atas nama istri, satunya lagi atas nama suami,”jelas Sri.

Sementara sambung dia, masih banyak warga lain yamg sesungguhnya sangat layak untuk memdapatkan bantuan, namun faktnya malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

“Ini sungguh sangat memprihatinkan.
Covid dan PSBB ini sudah sekian lama berlangsung, tapi lamban penanganan jaring pengaman sosial. Sebaiknya segera selesaikan pendataan dan verifikasi secara akurat, koordinasi antar SKPD dipercepat dan diperkuat, jangan ada ego sektoral,”kata Sri.

Dikatakannya, untuk melawan Covid-19, semua harus bersatu, baik aparatur diwilayah dalam hal ini Camat, Lurah, RW, RT lakukan pendataan berdasar realitas di lapangan, Dinsos verfikasi memastikan untuk tidak ada tumpan tindih jenis atau sumber bantuan, Disdukcapil mensinkronkan dengan data SIAK untuk menghindari double bantuan dalam satu KK, Diskominfo bergerak cepat mempublis data, agar ada cek dan verifikasi data dari masyarakat luas.

“Jadi pendataan dan verifikasi basisnya wilayah. Maka saya sangat mengapresiasi terhadap para ketua RT dan RW, dimana mereka sudah bekerja mendata secara cermat dan objektif. Namun, dengan situasi saat ini mereka banyak dijadikan sasaran kemarahan warga. Tentu jika ada oknum yang belum objektif dalam mendata, misal jika hanya mengajukan yang masih family, sementara yang lebih miris kondisinya tidak diajukan. Jika ada hal semacam ini harus diingatkan,”tandasnya. (dr/bc)