B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Jajaran Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor kembali dituntut mundur dari jabatannya oleh sejumlah Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor.

Tuntutan kali kedua dengan digelar aksi unjuk rasa menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat menyangkut pelayanan distribusi air yang kerap tersendat, sementara tagihan air setiap bulan harus wajib dibayar pelanggan.

“Atas ketidakmampuannya, maka kami meminta Wali Kota Bogor Bima Arya untuk memecat Direksi Perumda Tirta Pakuan. Kami minta Wali Kota Bima Arya copot Direksi Perumda Tirta Pakuan. Kalau Walikota tidak bisa maka serahkan kepada kami,” kata Buyung dalam orasinya di halaman Balaikota Bogor, Jumat (14/02/20).

Buyung menegaskan, Perumda Tirta Pakuan merupakan perusahan plat merah yang tujuan didirikannya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Hal itu kata dia, sudah jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, turunannya Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2014 yang mengatur bahwa kemanfaatan umum merupakan penyediaan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Bogor

“Tapi nyatanya dalam setiap kejadian dilapangan ini tidak sesuai dengan aturan yang tertera, sementara hampir seluruh masyarakat Kota Bogor kini bertumpu dalam pemenuhan air bersih kepada PDAM Tirta Pakuan,” ujar dia.

Kata Buyung, masih banyak masyarakat yang dirugikan akibat tidak propesiaonalnya kinerja perusahaan plat merah tersebut, hingga mengakibatkan masyarakat Kota Bogor menjadi korban atas ulah direksi yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.

“Masyarakat dipaksa untuk memberikan kewajiban pembayaran setiap bulannya.
Sedangkan haknya untuk memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontribusi tidak diberikan,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, juga sering terjadi kerusakan saluran air secara terus menerus yang berdampak langsung pada berhentinya distribusi air disetiap zona.

“Ini sungguh miris dan tidak pantas disandang oleh PDAM Tirta Pakuan yang diklaim mendapatkan penghargaan sebagai salah satu BUMD terbaik,”ungkap dia.

Empat poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksinnya antaralain optimalkan pelayanan dan kinerja Perumda Tirta Pakuan.

Lalu optimalkan penggunaan dana hibah untuk pelayanan atas pemenuhan kebutuhan air masyarakat.

Selain itu mereka juga meminta untuk bongkar indikasi pengrusakan pipa air dengan sengaja yang menjadi penyebab distribusi air terganggu dan akhirnya merugikan masyarakat. (Erry/bc)