B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Aliansi Mahasiswa tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bogor menggelar aksi demonstrasi di dua lokasi yakni kantor pusat pemerintahan Kantor Wali Kota dan Kejaksaan Negeri (sebagai tempat teatrical).

Aksi KAMMI pada Kamis (23/07/20) kemarin, mewakili suara kekecewaan masyarakat Kota Bogor atas pemberian bantuan sosial (Bansos) pangan yang menyatakan bahwa beras yang diberikan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Bogor merupakan beras yang sudah tidak laik konsumsi. Menyusul aduan masyakarat.

“Disini KAMMI Bogor mempertanyakan profesionalitas dan integritas pemkot atas pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh DPKP Kota Bogor,”kata Budimansyah Koordinator aksi kepada bogorchannel, Jumat (24/07/20).

Menurut Budimansyah, DPKP dalam hal ini telah melanggar UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, yang mana didalamnya telah mengatur mekanisme belanja beras untuk BPNT distribusi hingga karakteristik beras yang layak konsumsi bagi Masyarakat Kota Bogor.

Dalam kesempatan, KAMMI menyatakan secara terbuka dalam tiga tuntutan yang harus di realisasikan Pemkot Bogor dalam hal ini Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Pertama walikota Bogor harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang menjadi korban atas penerima beras rusak DPKP. Walikota dan Kejaksaan Negeri juga harus menyelesaikan kasus pendistribusian dan belanja beras DPKP segera. Walikota Bogor juga kami minta segera memanggil, memeriksa dan mengevaluasi Kepala DPKP dan Kabid Distrubusi Pangan.

Apabila tidak dilaksananakan tiga tuntutan tersebut, maka selanjutnya KAMMI Bogor akan berlangsungkan aksi susulan dengan jumlah massa yang lebih banyak hingga tuntutan dapat direalisasikan. (Er/bc)