BOGORCHANNEL.ID– Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan perlunya langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman dan risiko bencana hidrometeorologi pada akhir tahun ini.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel sinergi lintas sektor dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Bogor Tahun 2026, di Mako BPBD Kota Bogor, Jumat (6/11/2026) pagi.
Langkah antisipasi ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk itu, diperlukan sinergi dengan program kerja Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, serta perangkat daerah terkait.
“Bahwa dalam menghadapi situasi hidrometeorologi yang terjadi di Kota Bogor, yang hari ini secara spesifik memang hidrometeorologi basah, lebih kepada perubahan cuaca berkaitan dengan curah hujan,” jelas Jenal Mutaqin.
Ia melanjutkan, diperlukan persamaan persepsi dan komitmen bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Ada langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan dan disepakati bersama.
“Bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan saat darurat. Sekaligus menetapkan status siaga darurat bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder,” ujarnya.
Langkah mitigasi dilakukan mulai dari tingkat kelurahan dengan melibatkan Kelurahan Tangguh Bencana dan Kecamatan Tangguh Bencana untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana sejak dini.
Hal ini mengingat sebagian besar bencana yang terjadi di Kota Bogor berupa banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Selain itu, terdapat sejumlah titik rawan bencana hidrometeorologi yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bogor.
“Langkah ini harus masuk menjadi peta risiko bencana di dalam RPJMD maupun RPJPD. Karena yang paling penting adalah mitigasi awal tadi. Kenapa kita bentuk kelurahan tangguh bencana? Ya, tadi untuk menghindari bencana itu terjadi,” urainya.
Meski demikian, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh unsur masyarakat. Salah satunya melalui perubahan perilaku masyarakat, terutama dengan menghindari kebiasaan membuang sampah sembarangan.
Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, menambahkan bahwa apel siaga ini merujuk pada Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026, Surat Edaran Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Nomor 2432/PB.01.03/PK, Rencana Kerja Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, serta Pemkot Bogor melalui BPBD Kota Bogor Tahun 2026.
Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Berita Acara Rapat Koordinasi Sinergi Lintas Sektor Nomor 300.2.3/ba.1678-BPBD/2026 tertanggal 5 November 2026.
“Apel ini digelar sebagai bentuk final check kesiapan penuh personel, peralatan, serta logistik di lapangan. Ini adalah wujud nyata komando kesiapsiagaan terpadu dan sinergi tanpa sekat antar-instansi untuk memitigasi serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah di wilayah Kota Bogor pada periode 2026 hingga 2027,” jelasnya.
Dimas juga melaporkan bahwa sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026, BPBD Kota Bogor bersama seluruh unsur pentahelix dan lintas sektor telah menuntaskan berbagai langkah taktis dan strategis dalam upaya prabencana.
Langkah tersebut meliputi penyelesaian Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir dan Gempa Bumi Kota Bogor, serta pemasangan dan pengoperasian satu unit Early Warning System (EWS) tanah longsor di Kelurahan Panaragan.
“Telah dilaksanakan juga penyelenggaraan Jambore 27 Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) dan pembentukan 12 Keltana baru, Deklarasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana se-Kota Bogor, Pengukuhan 20 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Pembentukan Pramuka Tangguh Bencana sebagai inovasi garda depan relawan muda, serta Pelaksanaan Aksi Hijau (Mitigasi Lingkungan) secara serentak di wilayah Kota Bogor dan Terbentuknya TRC Lintas Sektor,” paparnya. (*Ist)
