BOGORCHANNEL.ID – Kota Bogor bersiap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Jawa Barat 2026. Namun, persiapan tersebut kini dibayangi sorotan terhadap kondisi Lapangan Terbuka Luar di kompleks GOR Pajajaran yang dilaporkan mengalami kerusakan, padahal fasilitas tersebut masuk program rehabilitasi Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran mencapai Rp2,11 miliar.
Ketua Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya, Beni Sitepu, melontarkan kritik keras terhadap kondisi tersebut. Ia mempertanyakan kesiapan fasilitas olahraga Kota Bogor menjelang kedatangan atlet, ofisial, dan tamu dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Kota Bogor menjadi tuan rumah PORPROV, tetapi lapangan olahraga yang baru direhabilitasi justru disorot karena kerusakan. Apa yang akan kita tunjukkan kepada para tamu dan atlet yang datang? Jangan sampai kita sibuk menyambut tamu, tetapi persoalan kualitas fasilitas sendiri belum dibereskan!” tegas Beni Sitepu, Selasa (27/10/26).
Menurut KPP Bogor Raya, kondisi fasilitas olahraga bukan sekadar persoalan penampilan kota di hadapan tamu. Hal ini menyangkut kualitas pembangunan, pengelolaan aset daerah, keselamatan pengguna, dan pertanggungjawaban anggaran publik.
Berdasarkan data tender yang disampaikan kepada KPP Bogor Raya, paket Belanja Rehabilitasi Lapangan Terbuka Luar (Tahap 1) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor menggunakan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan pagu Rp2.111.703.584 dan HPS Rp2.111.639.870. CV Sigma Sagala tercatat sebagai pemenang berdasarkan informasi tender yang diterima.
Beni menegaskan, besarnya anggaran tersebut harus diikuti hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini anggaran miliaran rupiah! Kalau sekarang lapangan mengalami kerusakan, pemerintah wajib menjelaskan apa penyebabnya. Apakah berkaitan dengan kualitas konstruksi, penggunaan lapangan untuk kegiatan, termasuk konser musik, atau faktor lainnya? Jangan berspekulasi. Periksa secara teknis, buka dokumennya, dan tentukan tanggung jawab berdasarkan bukti!” ujarnya.
KPP Bogor Raya juga mendesak Pemerintah Kota Bogor dan Dispora tidak sekadar melakukan perbaikan menjelang PORPROV tanpa mengevaluasi penyebab kerusakan. Apabila ditemukan kewajiban pemeliharaan yang masih berlaku, pemerintah harus memastikan kewajiban tersebut dipenuhi sesuai kontrak.
“Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, kerusakan muncul, lalu masyarakat kembali dibebani biaya perbaikan. PORPROV harus menjadi momentum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan fasilitas olahraga, bukan menjadi alasan untuk menutup-nutupi persoalan yang ada.”
KPP Bogor Raya mendesak Dispora Kota Bogor segera menjelaskan kondisi terkini lapangan, hasil pemeriksaan teknis, status pemeliharaan, dan langkah konkret yang akan dilakukan sebelum fasilitas digunakan dalam rangkaian kegiatan PORPROV.
“Kami ingin Kota Bogor menjadi tuan rumah yang membanggakan. Tetapi kebanggaan itu harus dibangun dengan kerja nyata, fasilitas yang layak, dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Jangan sampai tamu PORPROV datang, tetapi fasilitas yang seharusnya menjadi kebanggaan justru menimbulkan pertanyaan. Bereskan persoalannya, buka datanya, dan pertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat!” pungkas Beni Sitepu. (*Ist)
