BOGORCHANNEL.ID – Aliansi Pemuda Bogor Raya mendesak Wali Kota Bogor segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran Direksi BPR Bank Kota Bogor serta meninjau kembali pengangkatan Ketua Dewan Pengawas. Desakan ini disampaikan sebagai bentuk kontrol publik terhadap tata kelola, kualitas aset produktif, dan akuntabilitas badan usaha milik daerah.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menegaskan bahwa Wali Kota Bogor selaku pihak yang menjalankan kewenangan pemegang saham sesuai ketentuan tidak boleh mengabaikan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan berdasarkan dokumen serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Wali Kota Bogor harus segera turun tangan! Kami mendesak evaluasi terhadap seluruh Direksi Bank Kota Bogor dan meminta pengangkatan Ketua Dewan Pengawas ditinjau kembali. Jabatan strategis di bank milik daerah harus mengutamakan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat,” tegas Beni Sitepu.
NPL GROSS 7,65 PERSEN, KREDIT MACET RP15,23 MILIAR HARUS DIJELASKAN
Beni menyoroti data publikasi keuangan yang menjadi bahan kajian Aliansi Pemuda Bogor Raya. Data tersebut mencatat NPL Gross sebesar 7,65 persen, NPL Neto 2,02 persen,
Menurut Beni, indikator tersebut perlu menjadi bahan evaluasi manajemen, terutama untuk mengetahui penyebab kredit bermasalah, efektivitas penagihan, penerapan prinsip kehati-hatian, dan strategi pemulihan kualitas aset.
“Jangan hanya berbicara tentang modal dan pencapaian rasio tertentu. Kualitas kredit, manajemen risiko, dan efektivitas pengawasan juga harus dibuka dan dievaluasi. Kami meminta penjelasan yang konkret mengenai kredit macet dan langkah penyelesaiannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Namun, menurutnya, masyarakat berhak meminta penjelasan dan pengawasan yang memadai atas pengelolaan bank milik daerah.
KPP Bogor Raya meminta Wali Kota Bogor melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran Direksi, meliputi kinerja, pencapaian target, kualitas penyaluran kredit, pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan perbankan.
“Evaluasi jangan hanya formalitas. Periksa tanggung jawab masing-masing, ukur kinerjanya, dan buka hasil evaluasi yang dapat disampaikan kepada publik. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, harus ada tindakan sesuai ketentuan. Kami tidak ingin evaluasi hanya menjadi janji tanpa tindak lanjut,” tegas Beni.
Selain evaluasi Direksi, Beni Sitepu kembali meminta Wali Kota Bogor meninjau dan membatalkan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas apabila terdapat dasar faktual dan hukum yang memadai.
Aliansi juga meminta agar persyaratan jabatan, proses pengangkatan, kompetensi, integritas, independensi, serta potensi benturan kepentingan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta Wali Kota menjelaskan secara terbuka dasar dan pertimbangan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang menjadi dasar pembatalan, kami mendesak agar keputusan tersebut dibatalkan sesuai prosedur hukum. Jangan sampai kepentingan tata kelola kalah oleh pertimbangan lain,” kata Beni.
Aliansi Pemuda Bogor Raya juga menyatakan akan melanjutkan langkah administratif melalui permohonan pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di wilayah Jawa Barat, terutama terkait tata kelola, persyaratan jabatan, independensi pengawasan, dan kualitas aset produktif BPR Bank Kota Bogor.
Beni menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan serangan pribadi terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari upaya mendorong tata kelola BUMD yang profesional dan akuntabel.
“Bank Kota Bogor harus dikelola untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kepentingan daerah. Kami akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur yang sah. Wali Kota harus menunjukkan langkah nyata: evaluasi seluruh Direksi, tinjau pengangkatan Ketua Dewan Pengawas, dan pastikan setiap keputusan diambil berdasarkan aturan serta kepentingan publik,” tutup Beni Sitepu. (*Ist)
