B-CHANNEL,KOTA BOGOR– Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin kembali melaksanakan reses. Kali ini reses di masa sidang ke tiga tahun 2020, ia lakukan di dua wilayah, yakni Kelurahan Sindangsari dan Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
Seperti pada reses sebelumnya, politisi Gerindra ini kembali menampung aspirasi dari warga. Aspirasi terkait sarana dan prasarana yang diantaranya, infrastuktur, pembangunan Posyandu, pembangunan irigasi dan Tempat Pembuangan Sampah dan pemakaman.
Namun Jenal pada kesempatan tidak hanya menampung usulan warga saja, ia pun dalam giat yang didampingi Lurah di masa pandemik ini, dibrondong pertanyaan warga soal bantuan sosial Covid-19.
“Iya warga banyak mengeluh persoalan bantuan sosial. Warga berasumsi bahwa data KTP dan KK yang mereka sampaikan itu diharapkan semua bansos tersalurkan,”kata Jenal, disela giat Jumat (10/07/20).
Jenal menjelaskan bahwa, pihak kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk memverifikasi siapa yang dapat dan siapa yang dicoret. Semua kembali kepada Dinas Sosial (Dinsos) disandingkan dengan PHK, DTKS kemudian Rasta dan bantuan Provinsi.
“Kalau memang dalam empat bantuan itu tidak ada baru diajukan dan dapat bantuan. Maka tadi saya sampaikan juga bahwa persiapan tahap kedua bantuan pencairan bansos APBD, saya sebagai wakil rakyat ingin mendengar ada tidak yang harus kita bantu yang tidak tercatat dalam DTKS, Provinsi, APDB Kota maupun Rasta yang belum di usulkan. Saya akan bawa sekarang namanya karena apa, janji Wali Kota adalan mendengar aspirasi dari hasil reses DPRD yang kita lakukan sekarang tetapi warganya yang betul betul memang terkena dampak. Oleh karenanya, kita harus bantu dan saya meminta bantuan kepada lurah untuk di sisir kembali jangan sampai ada yang ketinggalan di tahap kedua nanti,”ujarnya.
“Dari hari pertama reses sampai terakhir, sambung Jenal, sebagian besar persoalan yang dikeluhkan warga itu memang terkait bansos khususnya penyaluran bansos tahap dua. Artinya bansos tahap kedua yang akan direalisasikan ini, bisa di evaluasi terlebih dahulu.
Sangat mutlak di Kelurahan Katulampa dari 1.600 KK yang diusulkan, kelurahan mendapat kuota bantuannya sampai 2.000 tetapi banyak yang salah sasaran bahkan yang tidak diusulkan dapat sedangkan yang diusulkan tidak dapat. Curhatan dari para warga yang memang gugus tugas dan pak wali harus tau bahwa anggaran besar yang kita keluarkan ini harus bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Jika diakumulasikan dari semua usulan warga, lanjut Jenal, intinya adalah dari isi pendataan. Siapa dan seperti apa pola yang akan digunakan, apakah akan dipercayakan kepada RT dan RW atau tetap akan menggunakan verifikasi Dinsos atau pola yang lainnya.
“Dewan minta ketika hari ini tahap pertama sebesar Rp10 miliar dirasa kurang atau butuh ditambah, tentu nanti bisa dan tidak masalah. Tetapi dengan catatan, jangan sampai yang diusulkan tidak dapet dan yang tidak diusulkan malah dapet. Ini yang harus dihindari di tahap kedua nanti.
“Minggu depan akan mengadakan rapat konsultasi antara Wali Kota, ketua Fraksi dan anggota DPRD sekaligus berbicara refocusing untuk persiapan anggaran tahap kedua termasuk APBD perubahan,” tukas Jenal.
Reporter : Erry Nobrinsyah
No comment