B-CHANNEL, KOTA BOGOR – Anggota DPRD Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya menyampaikan, SPP gratis untuk peserta didik tingkat SMA dan sederajat akan dimulai tahun ajaran baru Juli 2020/2021. Kebijakan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil itu disebutnya sudah mendapat persetujuan anggota dewan melalui rapat paripurna.
“Mulai tahun ajaran 2020-2021, biaya SMA dan yang setara se Jawa Barat di sekolah negeri tidak lagi ada pungutan, untuk sekolah negeri,†tukas politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor- Cianjur disela kegiatan reses hari kedua di salah satu rumah makan, Cilendek, Kecamatan Bogor Barat, Rabu (04/12/19).
Anggota Komisi V, DPRD Jabar yang sepekan bertugas menggelar jaring aspirasi dan temu masyarakat di Kota Bogor menambahkan, RAPBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembebasan SPP SMA sederajat anggarannya mencapai Rp1,4 triliun. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri saja namun juga untuk siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta.
“Bagi siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB atau siswa SMA swasta ada bantuan juga dengan melalui akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM). Besaran dana bantuan setiap siswa tidak mampu di sekolah swasta kalau tidak salah, per tahunnya pada 2020 adalah Rp 550 ribu,†tukasnya didepan ratusan massa PDI Perjuangan, yang dihadiri jajaran Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor serta DPR RI, Diah Pitaloka.
Didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang I Danubrata serta anggota dewan Atty Somadikarya dan sejawatnya sesama PDI Peejuangan, ia menambahkan, terkait rinciannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis).
“Adanya program tersebut dapat membantu orang tua guna meringankan biaya pendidikan anak-anaknya. Dari segi pembiayaan sudah dianggarkan Disdik Provinsi Jabar, sedang disusun juga petunjuk teknisnya,” tuturnya.
Dari data Provinsi Jawa Barat, sambungnya, terdapat 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar. Tahun Ajaran (TA) depan, 2020, dipastikan sudah bebas iuran bulanan. Anggaran untuk setiap siswa per tahunnya berada di kisaran Rp 1,4 juta sampai Rp 1,9 juta, yang akan dilaksanakan pada Juli 2020. Sementara, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) diberikan kepada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA).
“Saat ini, di Kota Bogor terdapat 14 SMA dan SMK negeri, dengan perincian, 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Rudi juga kritisi Walikota Bima Arya yang dinilai lalai memprioritaskan pembangunan warga di tepi kota.
“Ini di Kota Bogor, kemarin saat saya bertemu ratusan warga, resea si Kp Tugu, Kertamaya, Bogsel, menerima pengaduan dari warga bernama Tuti. Dia menyampaikan keluhannya belum dibangunnya jembatan gantung sepanjang lebih kurang 30 meter. Ironisnya, saat ini di lokasi tersebut, masih gunakan jembatan bambu dengan lebar hanya satu meter. Padahal sudah dua tahun berlalu diajukan, tapi belum terealisasi juga” tuturnya.
Politisi partai berlambang banteng bulat itu juga mengaku prihatin, saat ia meninjau lingkungan Kp Tugu, Kertamaya, infrastrukturnya masuh terkesan dianaktirikan.
“Warga juga sampaikan perihal turap yang juga belum terwujud. Saya prihatin, saat pembangunan gencwr di tengah kota, termasuk membuat taman. Tapi, di tepi kota, bak hutan, seolah tak terperhatikan. Saya sampaikan kepada warga setempat, akan lakukan upaya terkait yang diusulkan agar bisa dicampurtangani Pemprov Jabar,” tuntasnya. (*)
No comment