BOGORCHANNEL.ID– Dadang Iskandar Danubrata kembali terpilih sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor masa bakti 2025–2030. Laniasari membersamai Dadang dan menjabat sebagai Sekretaris, sementara Syarif Hidayat Sastra sebagai Bendahara.
Terpilihnya Dadang sebagai Ketua ditetapkan dalam Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak PDI Perjuangan se-Jawa Barat, di gelar di Lor in Sentul, Bogor, Senin (08/12/25).
Penetapan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor diperoleh berdasarkan hasil proses penjaringan calon Ketua DPC, dimana ada dua kandidat calon dalam proses pemilihan tersebut dan sesuai ketentuan partai.
Menanggapi hasil penetapan Ketua DPC terpilih, Banu Lesmana Bagaskara yang juga anggota DPRD Kota Bogor sekaligus menerima penuh keputusan tersebut. Menurutnya, sebagai kader dirinya fatsun pada putusan partai.
“Ini keputusan terbaik untuk konsolidasi organisasi. Saya siap mengawal kepemimpinan Pak Dadang dan memperkuat soliditas internal,” tegas Banu yang ikut dalam penjaringan sebagai calon kandidat Ketua DPC PDIP Kota Bogor.
Banu juga Ketua Repdem Kota Bogor menambahkan bahwa seluruh kader harus tetap satu garis komando dalam menjaga marwah dan perjuangan PDI Perjuangan ke depan.
Sementara Ketua Fraksi DPRD dari PDIP Kota Bogor Atty Sommadikarya menegaskan, bahwa seluruh mekanisme telah dijalankan di tingkat kecamatan mengacu pada SK DPP Nomor 01/2025.
Atty menjelaskan, penjaringan dilakukan di enam kecamatan dan semuanya mengikuti mekanisme organisasi.
“PAC kami berikan mandat penuh untuk menilai dan menjaring figur terbaik. Hasilnya sudah sesuai prosedur dan kami laporkan berjenjang hingga ke DPD dan DPP,” ujar Atty, juga mantan Sekjen PDIP Kota Bogor periode sebelumnya.
Dalam penjaringan, Dadang Iskandar unggul di lima kecamatan, sementara Banu Lesmana Bagaskara mendapat dukungan kuat di empat kecamatan. Dua nama tersebut kemudian mengerucut sebagai kandidat utama lantaran dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan serta rekam jejak kedisiplinan organisasi. Tahap final penetapan tetap berada di tangan DPD dan DPP sebagai otoritas struktural partai. (*)
