BOGORCHANNEL.ID – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya secara tegas mempertanyakan dasar dan proses penerbitan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Rumah Sakit Ummi Kota Bogor oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Penerbitan Andalalin merupakan bagian penting dari proses pengendalian dampak pembangunan dan aktivitas suatu kawasan terhadap lalu lintas. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah penerbitannya telah melalui prosedur, kajian teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami ingin bertanya secara terbuka kepada Dishub Kota Bogor: apa dasar hukum penerbitan Andalalin RS Ummi? Siapa yang melakukan kajian? Bagaimana hasil analisis dampak lalu lintasnya? Apakah seluruh persyaratan teknis sudah dipenuhi? Jangan sampai dokumen yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian lalu lintas justru hanya menjadi formalitas administratif,” tegas Beni Sitepu.
Menurut Beni, Dishub Kota Bogor harus berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan administratif yang dikeluarkan. Jangan sampai pemerintah begitu mudah menerbitkan rekomendasi atau persetujuan, tetapi justru sulit memberikan penjelasan ketika masyarakat mempertanyakan dasar penerbitannya.
“Kami tidak sedang mempersoalkan keberadaan rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang kami persoalkan adalah transparansi, prosedur, dan akuntabilitas pemerintah. Jangan jadikan pelayanan kesehatan sebagai tameng untuk menghindari pertanyaan publik,” lanjutnya.
KPP Bogor Raya mendesak Kepala Dishub Kota Bogor segera memberikan keterangan resmi, termasuk membuka informasi mengenai dasar hukum, dokumen kajian Andalalin, rekomendasi teknis, serta proses evaluasi yang menjadi dasar penerbitannya.
Beni Sitepu juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada sebatas mempertanyakan persoalan ini melalui pernyataan media.
“Apabila Dishub Kota Bogor tidak memberikan penjelasan resmi dan transparan, kami siap menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dishub Kota Bogor. Jangan sampai pejabat publik hanya berani mengeluarkan keputusan, tetapi tidak memiliki keberanian menjelaskan kepada masyarakat. Jabatan itu amanah, bukan tempat berlindung dari kritik!”
KPP Bogor Raya memastikan akan terus mengawal persoalan ini sampai seluruh pertanyaan publik mendapatkan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kota Bogor bukan milik segelintir orang. Setiap kebijakan pemerintah harus tunduk pada aturan dan kepentingan masyarakat. Kalau semuanya sudah sesuai prosedur, buktikan dengan dokumen dan penjelasan resmi. Jangan diam, jangan menghindar!” tutup Beni Sitepu. (**Ist)
