Pejabat ‘Impor’ Eselon 2 Yang Baru Dilantik Jangan Leha-leha, Ingat Target, Apakah Pendapatan Bisa Tercapai?


B-CHANNEL, KOTA BOGOR – Belum lama ini pejabat eselon II hasil open bidding di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dirut RSUD serta Inspektur Kota Bogor telah diumumkan serta dilantik.

Diketahui, khusus Bapenda yang dipilih merupakan pejabat ‘impor’ atau berasal dari luar Kota Bogor, yakni eks Kepala KPP Pratama Depok, Deni Hendana kemudian mendapat sorotan khusus dari sejumlah pihak, seperti yang diungkapkan pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yus Fitriadi.

Dan kali ini, adalah Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad yang menyatakan, jika penempatan pejabat baik eselon berapa pun, merupakan hak prerogatif dari kepala daerah. Namun, Bagus mengingatkan, meski itu hak prerogatif, tetap saja harus bisa melihat sebelumnya apakah orang yang ditunjuk ini akan mampu menjalankan institusi yang dipimpin nanti kedepannya.

“Setelah muncul nama itu (Deni Hendana, red). Saya langsung mencari informasi dan search di internet, karena penasaran serta ingin tahu apa prestasinya. Dan mengejutkan, yang keluar justru berita-berita beberapa bulan lalu di tempat Deni menjabat, dimana isinya tak tercapainya target penerimaan pajak selama 2018 di KPP Pratama Depok. Dibaca di berita,  penurunannya  mencapai 16 persen dari target yang telah ditentukan yakni hanya mencapai 84 persen atau Rp1,39 triliun,” papar Bagus, kepada wartawan, Rabu (30/10/19).

Dalam kasus ini, sambung Bagus, apakah walikota, wakil walikota, sekda serta jajaran lainnya menelisik hal seperti ini juga. Karena, tak tercapainya target tersebut, dikhawatirkan terjadi di Kota Bogor di masa mendatang.

“Dan perlu diingat jika target-target sebelum kepala yang baru ini masuk selalu tercapai, bahkan melewati target. Jadi, kerjanya jangan leha-leha pasca pelantikan,” tekan Bagus. (*).

 

 

Bogor Raya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *