Mayor Caucus 2019 di Bogor, RK : Kalau Indonesia Ingin Maju Para Walikota Harus Kompak


B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Kota Bogor dalam waktu dekat ini akan menjadi tuan rumah gelaran Forum Mayor Caucus 2019 yang merupakan bagian dari kegiatan Kongres Perencanaan Kota Sedunia atau International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) yang rencananya dihadiri 29 kepala daerah di Tanah Air.

Mayor Cucus digagas Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) dengan dukungan Pemerintah Kota Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Acara rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor.

Menjelang perhelatan itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui awak media di Balaikota Bogor menyatakan dukungannya terhadap Mayor Caucus. Emil juga menyampaikan pandangan terkait kegiatan.

“Saya mendukung sebagai mantan wali kota, pesertanya wali kota, dan kebetulan gubernur, lokasinya juga di Bogor. Jadi pandangannya intinya kalau Indonesia ingin maju para wali kota harus kompak dari hampir 100-an kota ini,” ujarnya sesuai menghadiri pertemuan di Balaikota Bogor, SeninĀ  (09/09/19).

Dijelaskan Emil, bahwa para wali kota harus kompak dalam menyamakan misalnya untuk sebuah inovasi pemanfaatan teknologi untuk warganya. Sehingga jadi kesatuan tidak dibuat oleh masing-masing daerah.

“Jadi menyamakan yang bagus-bagus di daerahnya. Misalkam aplikasi keluhan masyarakat, ini bikin, itu bikin, tidak seragam. Terus ada inovasi digital, idealnya dibuat satu standar kemudian semua wajib pakai sehingga se-Indonesia nanti kualitasnya sama,” paparnya.

Ia juga mengusulkan agar Mayor Caucus menjadi agenda rutin bahkan dua bulan sekali. Selain itu, pihaknya mengusulkan terkait kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dari pemerintah pusat disesuaikan dengan kondisi jumlah penduduk di daerah.

“Termasuk usulan kita yang terpenting dari saya adalah keadilan fiskal dari pemerintah pusat karena dalam pemberian anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah. Kalau daerahnya dikit, duitnya dikit. Kalau daerahnya banyak, duitnya banyak. Padahal jumlah penduduk nggak imbang,” ungkapnya.

Dirinya berharap betul hal tersebut dapat dipahami sehingga anggaran bisa menyentuh warga. Salah satu gagasannya adalah pemekaran desa atau pemekaran kelurahan yang berbanding lurus dengan dana desa dan dana kelurahan.

“Saya kira ini akan menyentuh kepada rakyat bukan pemekaran provinsi, gitu. (Selama ini) belum proporsional. Dan saya sudah menyampaikan kemana-mana, ya mudah-mudahan di periode pak Jokowi saat ini,” tandas Emil. (*)

Foto: Ist

 

 

Bogor Raya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *