Anggota Dewan Biasa yang Luar Biasa, Atty Pegang Teguh ‘Komitmen’


B-CHANNEL, KOTA BOGOR–  Sejak terpilih sebagai wakil rakyat dua periode mulai tahun 2014 sampai dengan masa bakti 2019-2024 di lingkungan DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya lebih memilih menjadi anggota biasa ketimbang Ketua fraksi. Pilihan itu ia pegang teguh lantaran memiliki komitmen.

Penawaran secara prioritas, diakuinya memang diberikan kepada dirinya sebagai Ketua Fraksi, tetapi ada satu hal yang ia sampaikan, bahwa dirinya lebih mengedepankan komitmen.

“Iya, memang benar saya memilih anggota biasa di tahun pertama karena jabatan ketua fraksi dan unsur pimpinan di AKD di berikan kepada anggota fraksi yang lain sebagai kader terbaik Banteng di Kota Bogor. Pembagian tugas ini sebagai bagian dari komitmen saya kepada rekan-rekan seperjuangan yang ada di fraksi. Komitmen itu harus saya buktikan, dimana seorang politisi itu hanya punya satu kata kunci yaitu memeggang teguh komitmen,”ujar Atty kepada bogorchannel.id, Rabu (11/09/19).

Terlebih, pasca dilantik untuk kali kedua sebagai anggota dewan terpilih pada tanggal 20 Agustus 2019 lalu, Atty pun menyerahkan sepenuhnya kepada DPP, tentang penunjukan rekomendasi jabatan wakil pimpinan DPRD masa bakti 2019-2024.

Hasil daripada itu, DPP pun menjatuhkan rekomendasinya, bahwa wakil pimpinan DPRD dari PDIP Kota Bogor yakni Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata. Padahal untuk jabatan tersebut, Atty pun telah mendapat rekomendasi dari DPC dan DPD sebelumnya, melalui kesepakatan usulan rapat Pleno DPC-DPD, bahwa wakil pimpinan DPRD untuk periode selanjutnya sepenuhnya akan diserahkan kepada dirinya.

Diketahui, Dadang Iskandar Danubrata sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 504/IN/DPP/IX/2019, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto pada tanggal 10 September 2019.

“Seperti yang sudah saya ucapkan, jika saya tidak mendapatkan penugasan menjadi wakil pimpinan DPRD, dan SK tersebut jatuh pada Ketua DPC sebagai pilihan terbaik DPP dan terbaik untuk partai. Ya, namanya petugas partai di berikan tugas kita laksankan, kalau tidak di beri tugas yaa gaa apa- apa. Apapun hasilnya kita harus tetap fatsun dan yang lebih penting semua proses  mekanisme organisasi dalam usulan nama untuk wakil pimpinan DPRD sudah di jalankan seperti rapat pleno DPC dn DPD hanya satu Nama yang mengacu pada  Peraturan Partai No.07/2019 – Prioritas KSB DPC yang sudah menjabat Anggta DPRD sebelumnya dan perolehan suara terbanyak pada saat Pileg, dan anggt DPRD dengan jejak rekam kritis pada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat,”tutur Atty.

Syarat tersebut, lanjut Atty, ada pada peraturan partai, dan itu sudah menjadi putusan dalam usulan rapat pleno secara aklamasi.

“Ya, dalam proses perjalanan bisa menjdi dua nama adalah hal yang sangat wajar, karena DPP punya kewenangan. Jika hasil tidak sesuai dengan  harapan, itu bagian dari dinamika, dan seninya berpoliitik”katanya.

Lebih lanjut Atty berujar, semenjak DPP mengundang dirinya sebagai Sekretaris DPC dan Dadang Danubrata sebagai Ketua DPC, secara pribadi dirinya sudah punya jawaban.

“Dipertemuan itu sudah sepakat untuk tetap saling support dan bebagi tugas. Saya tetap fatsun dan mengormati keputusan apapun dari DPP. Di PDIP sendiri berbagi tugas dan saling support bukan hal yang aneh, karena tujuannya sama demi kemenangan di tahun 2024,”imbuhnya. (dr/bc)

Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *