BOGORCHANNEL.ID– Tuntutan terkait tranparansi dan netralitas dalam proses seleksi Dewan Pendidikan Kota Bogor kembali disuarakan. Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya kali ini turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor, Selasa (02/12/25).
Aksi yang dilakukan KPP sebagai bentuk respon atas munculnya dugaan konflik kepentingan terkait pencalonan Tenaga Ahli Walikota sebagai calon anggota Dewan Pendidikan.
Menurut KPP Bogor Raya, Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen yang wajib terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.
Keterlibatan Tenaga Ahli Walikota jabatan yang melekat langsung pada Walikota dan dibiayai APBD dipandang sebagai ancaman serius terhadap netralitas dan integritas proses seleksi.
Koordinator aksi Beni Sitepu juga Ketua KPP Bogor Raya, menyatakan, bahwa dewan pendidikan tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
“Jadi, jika tenaga ahli Walikota ikut masuk, itu jelas konflik kepentingan. Kami menolak segala bentuk intervensi yang mencederai independensi lembaga pendidikan,”ungkap Beni.
Pihaknya mendesak Pemkot Bogor serta panitia seleksi untuk membatalkan pencalonan tenaga ahli Walikota karena rawan konflik kepentingan. Melakukan verifikasi ulang seluruh peserta seleksi secara terbuka dan objektif. Menjamin independensi Dewan Pendidikan dari intervensi politik maupun eksekutif.
Selain itu, membuka seluruh dokumen seleksi sesuai prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Melibatkan Ombudsman RI untuk mengawasi proses dan mencegah maladministrasi.
Dalam aksinya, massa KPP Bogor Raya membawa spanduk, poster, dan melakukan orasi bergantian menuntut pemerintah menghormati asas good governance, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta prinsip umum bebas konflik kepentingan dalam lembaga publik.
“Kita akan terus mengawal isu ini. Jika pemerintah tetap memaksakan, kami siap melakukan aksi lanjutan yang lebih besar. Pendidikan adalah milik rakyat, bukan alat politik kekuasaan, “tandasnya. (*)
