BOGORCHANNEL.ID– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menyalurkan bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit bagi warga Kota Bogor. Bantuan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).
Bantuan tersebut diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi kepada Pemkot Bogor yang dinilai berhasil dalam implementasi program perbaikan hunian melalui program hunian berkelanjutan.
Penghargaan tersebut diterima pada Jumat (28/8/2026) di Bali dan diserahkan kembali kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor saat apel, Senin (31/8/2026).
“Jadi artinya ini apresiasi dari pemerintah pusat atas konsistensi terkait dengan keberpihakan kita (Pemkot Bogor) kepada masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Nantinya hadiahnya ini diberikan kembali ke masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah sebanyak 300 unit,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A.Rachim di Kantor Disperumkim.
Pada tahun 2025, Pemkot Bogor telah merealisasikan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui BST dan BSTT kepada 2.122 rumah. Sebanyak 257 rumah berada di kawasan kumuh dan 1.856 rumah berada di kawasan luar kumuh.
Sementara itu, untuk tahun 2026, program RTLH menyasar sebanyak 1.138 unit, terdiri atas 216 unit di kawasan kumuh dan 922 unit di kawasan luar kumuh, serta program bedah rumah sebanyak 6 unit.
Di samping melakukan perbaikan rumah tidak layak huni melalui alokasi anggaran APBD Kota Bogor, Pemkot Bogor juga terus berupaya mencari alternatif pembiayaan melalui bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga.
Pada tahun 2026, Dedie Rachim mengatakan Kota Bogor mendapat bantuan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 204 unit dari CSR Budha Tzu Chi. Selain itu, Kota Bogor juga mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pengentasan penyakit TBC melalui perbaikan rumah tidak layak huni.
“Kita dapat kesempatan dari Kementerian Kesehatan untuk alokasi 2.000 perbaikan RTLH dengan alokasi anggaran satu rumah perbaikan Rp30 juta. Realisasinya tahun ini juga. Hanya syaratnya untuk rumah yang dihuni keluarga penyintas TBC,” ungkap Dedie Rachim.
Atas berbagai pembiayaan dan bantuan alokasi anggaran yang diterima Kota Bogor, Dedie Rachim meminta setiap wilayah di tingkat kelurahan dan kecamatan memiliki data akurat terkait kondisi rumah warga.
“Dinas Kesehatan dibantu oleh Dinas Sosial segera memetakan yang 2.000 ini. Kemudian kalau memang bisa nanti segera diselesaikan datanya, kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk dilaksanakan verifikasi ke lapangan. Anggarannya juga tahun 2026 ini. Kita ingin menurunkan prevalensi TBC di Kota Bogor,” ucapnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dedikasi dan kerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Dinas memang selalu intens turun lapangan, mereka mencari hasil dari desil 1 sampai 5 untuk terus melakukan aktivitasnya dalam menindaklanjuti keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni,” ujar Chusnul.
Chusnul menegaskan capaian tersebut juga berkat dorongan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui kerja keras dan keikhlasan.
“Selalu motivasi datang dari pimpinan, kita dengan ikhlas bekerja terus-menerus termasuk taman, termasuk permukiman. Dorongan positif ini selalu kita nilai positif, jadi bukan sebagai masalah yang memang tidak bisa dituntaskan, tetapi menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi dalam mencapai sebuah kinerja yang memang untuk memuaskan masyarakat Kota Bogor,” ujarnya. (*Ist)
