B-CHANNEL, BANDUNG– PMII pada massa kepemimpinan awal tentunya tak lepas dari pemahaman dasar ideologi perihal pembawaan PMII yang akan menentukan arah gerak di berbagai ranah, mengingat pada mula pembentukkannya PMII sudah dibenturkan dengan berbagai persoalan situasi nasional dimana masa transisi dari orde lama ke orde baru. Sehingga organisasi PMII perlu menentukan arah gerak yang kedepannya akan berpengaruh terhadap penguatan nilai ideologi, maupun pelebaran sayap kaderisasi.

Setelah menentukan arah gerak, PMII mampu terlibat dalam persoalan penyelesaian konflik nasional dimana PMII mampu menggiring masyarakat agar mereka mau dan berani menyuarakan hak-hak yang sudah sepatutnya mereka peroleh. Seperti berbicara perihal HAM yang dikarenakan otorisasi pemerintahan pada masa itu, lalu persoalan demokrasi dimana salah satu partai mampu menguasai begitu lama sehingga menimbulkan kasus KKN yang berujung pada suara masyarakat dibungkam dan hilangnya demokrasi bangsa.

Pada fase selanjutnya, PMII mampu menguasai berbagai macam leading sector kepemimpinan negara. Baik dari secara nasional maupun kedaerahan, diberi kepercayaan sebagai pemangku kebijakan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan rakyat
PMII tentunya tidak bisa lepas dari berbagai issue, baik issue secara Global, Nasional maupun Regional yakni Jawa Barat.

Mengenai issue nasional tentunya tak lepas dari politik luar negeri bebas aktif yang pada hakikatnya bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia secara aktif memberikan sumbangsihbaik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik sengketa, dan permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelakanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Politik luar negeri bebas aktif sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan pertahanan negara Indonesia disamping itu pula negara Indonesia diapit oleh Laut China Selatan atau di kenal dengan sebutan Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan.

Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya bisa di katakan juga sebagai badan air yang sangat penting secara geopolitik. Menurut tonase kapal kargo tahunan dunia , lebih dari 50% kapal kargo melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Lebih dari 1,6 juta m³ minyak mentah perharinya melewati Selat Malaka. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar.

Indonesia dilihat dari letak geo-strategisnya merupakan negara maritim dan terletak di jalur perdagangan internasional dikarenakan berada pada posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia, hal ini dilihat dari posisi Indonesia yang di apit langsung oleh dua benua dan dua samudera yang menjadi jalur perdagangan internasional.

Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang juga terkenal sebagai negara agraris yang mengedepankan hasil pertanian dan perkebunan. Posisi Indonesia ini berada di kawasan Ring Of Fire yang merupakan gugusan gunung berapi yang terletak di Samudera Pasifik yang mempengaruhi tanah sehingga menjadi subur karena endapan material yang dikeluarkan dari aktivitas gunung berapi dan Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah.

Sumber daya alam serta sumber daya manusia yang sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu negara. Sumber daya alam merupakan asset yang dimiliki suatu negara yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim, hasil hutan dan tambang serta hasil laut yang mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara.

Sumber daya manusia juga memiliki peran yang penting dalam proses pemakmuran suatu wilayah, hal ini menandakan sumber daya manusia berperan ganda baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek pembangunan.Selain itu sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional.

Terlepas dari persoalan nasional, tentunya dalam wilayah regional pun terdapat berbagai persoalan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dengan mencapai 43 juta jiwa atau setara dengan 18% dari total penduduk Indonesia menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi penentu diberbagai perhelatan baik dari segi politik maupun ekonomi.

Dengan jumlah penduduk terbanyak tentu berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi pengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dari persoalan cakupan umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak yang dimana tolak ukurnya dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat terhadap jumlah kebutuhan serta rata-rata pengeluaran dan pendapatan perkapita.

Penduduk terbanyak bukan sebuah prestasi melainkan menimbulkan berbagai persoalan dari segi ekonomi maupun pembangunan. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata diberbagai kota atau kabupaten sehingga muncul kasus pengangguran, kemiskinan, kriminalitas,rendahnya kesehatan serta penataan wilayah yang kurang signifikan.

Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan, memiliki kawasan hutan yang difungsikan sebagai konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Dengan kondisi yang seperti itu tentunya bisa dipastikan bahwa sumber utama kehidupan penduduk Jawa Barat adalah hasil dari pertanian, perkebunan dan perhutani. Namun dikondisi saat ini marak terjadinya berbagai konflik yang berkepanjangan mulai dari issue pembebasan lahan rakyat Majalengka yang bertujuan untuk pembangunan bandara namun saat ini kasus tersebut belum usai, hingga pelebaran waduk Jatigede yang dimana lahan warga yang mengalami pembebasan lahan belum mendapatkan haknya berupa ganti rugi atas lahan, rumah serta harta banda yang ikut tenggelam bersama waduk tersebut.

Berbagai persoalan di atas tentu saja tak akan pernah luput dari organisasi PMII yang sudah semestinya berjalan beriringan bersama masyarakat, guna mewujudkan demokrasi yang benar-benar memihak kepada rakyat. Dikondisi PMII Jawa Barat sendiri masih mendapat beberapa “PR” yang patut diselesaikan secara bersamaan baik dari sub sistem kaderisasi, maupun proaktif dan responsif serta teknologi dan informatif.

Dalam sub kaderisasi tentunya membawa alur perubahan global yang mengarah ke spesialisasi , politisi, birokrat serta pengusaha maupun profesional. Untuk mencapai titik itu tentunya leading sector kaderisasi yakni kampus perlu memerlukan strategi kaderisasi yang cocok agar para kader PMII mampu bersaing dengan para kader organisasi yang lain. Dan PMII Jawa Barat sebagai Koordinator dalam lingkup Provinsi mampu menyusun dan mengubah pola para kader ke ranah produksi lalu penguasaan wilayah yang berujung pada distribusi kader yang ujung tombaknya akan menjalin konsensus dengan berbagai kelompok politik, ekonomi, gerakan dan intelektual.

Dengan hal itu tentunya perlu perwujudan dan rancangan yang membutuhkan pemikiran serta menjaring koordinasi dan komunikasi dari berbagai sektor, maka terciptalah sebuah visi yang bertajuk “PMII POTENSI JAWA BARAT” yang memiliki slogan #PMIPOTENSI dengan penerjemahan potensi adalah proaktif dan responsif yang menggambarkan bahwa kader PMII kedepan harus tanggap terhadap berbagai issue baik dari issue internal maupun eksternal.

Untuk mencapai visi, tentunya membutuhkan misi yang berguna sebagai penunjang jalan sebuah keberhasilan tujuan yakni proaktif dijalan sesuai dengan visi di atas yang berhubungan dengan kader PMII mampu tanggap terhadap issue diberbagai sektor, lalu memperkuat ukhuwah dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antar organisasi.

Didalam organisasi tentunya membutuhkan monitoring serta tertib adminstrasi guna sebagai perwujudan dalam organisasi maju, selain tertib administrasi untuk memajukan sebuah organisasi tentunya menciptakan perekonomian yang mandir yakni dengan menciptakan para enterpreneur muda dan itu merupakan salah satu titik capaian didunia yang saat ini sedang mengedapankan perekonomian mandiri dengan munculnya berbagai enterprenur dari berbagai sektor. Disamping itu pula, harus diseimbangkan dengan penguasaan teknologi karena diera digitalisasi ini semua terasa serba instan dengan adanya teknologi.

Lalu penguasaan bahasa asing dimana dikondisi saat ini tentunya keterampilan bahasa asing menjadi salah satu penunjang guna pelebaran sayap kaderisasi dan yang terakhir yakni memunculkan budaya organisasi yang inklusif yang terbuka terhadap berbagai sektor serta berbagai pengetahuan yang dapat diterima disemua kader. (Jef/BC)

Penulis : Asep Jamaludin ( Kandidat Ketua PKC PMII Jawa Barat)