B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar Rusli Prihatevy mendorong Pemerintah Kota Bogor membangun rumah subsidi di Kota Bogor untuk solusi relokasi ribuan warga terdampak proyek jalur ganda atau double track Bogor-Jogya oleh PT. KAI, Pemprov Jabar dan Kementrian Perhubungan RI. Pasalnya, menurut dia, bahwa rumah subsidi untuk warga terdampak kedepan akan memiliki rumah yang jelas.

“Ini perlu proses penanggulangan yang sangat cepat, tentunya ada solusi yang menurut saya kira kira ini kita bisa lokasikan dengan memberikan rumah subsidi, kita masih ada banyak lahan yang mana kita bisa berfatner dengan pengusaha developer yang mana PT KAI katankanlah ini sebagai contoh sebagai saran dan solusi saja, memberikan untuk DP nya kan tidak besar, tapi nanti masyarakat ini mencicil, kan rumah subsidi itu tidak terlalu besar juga cicilannya, hanya sekitar 800 ribu. Insya Allah yang mana masyarakat yang terkena dampak doble track ini saya yakin bisa untuk lebih kearah sana, dan mereka memiliki rumah yang jelas,”jelas Rusli.

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan lainnya dalam persoalan alternatif ada beberapa solusi dan masukan agar kaitan tersebut pemkot harus menyiapkan rusunawa.

“Tapi kalo buat saya tidak kesana, karena Kota Bogor belum siap, karena ini prosesnya panjang nanti harus dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Kalo solusi untuk rusun juga itu bagus, tapi saya rasa ini kita bisa lihatlah, apartemen lain sebagainya di Bogor juga banyak yang kosong rata rata yang banyak itu dibawahnya saja lantai atasnya kosong, ini jangan sampai juga jadi bangunan yang memang tidak bermanfaat,”katanya.

Artinya sambung dia, masyarakat akan betul betul bisa menerima, karena hak yang mereka sudah tempati hampir kurang lebih puluhan tahun dan mereka berkewajiban membayar PBB.

“Jadi ini juga harus ada perhatian dari pemerintah. Dan ini harus mau tidak mau 2020. Karena ini merupakan program yang memang dari PT KAI yang harus dilaksanakan. Harapannya kedapan masyarakat harus lebih bisa bersabar, hilangkan tensi emosi, insya Allah semuanya ada solusinya,”imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa DPRD dalam hal ini belum bisa melangkah untuk lebih intens kearah sana, karena proses AKD saat ini belum rampung.

“Kita hanya baru terbentuk pimpinan sementara dan AKD pun hanya hampir kurang lebih 80% targetnya insya Allah bulan september ini kita bisa rampungkan mudah mudahan pimpinan definitif insyaallah dibulan ini bisa kita tetapkan dan kita paripurnakan. Kalo namanya sudah ada tinggal nunggu pelantikan setelah AKD selesai setelah pimpiann definitif sudah dilantik insya Allah kita akan menindaklanjuti bahwa persoalan di Bogor selatan itu merupakan persoalan yang harus kita cermati dan harus kita berikan solusi untuk masyarakat,”pungkasnya. (er/bc)