BOGORCHANNEL. ID – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kota Bogor mengimbau BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) RI periode kelima, masa jabatan 2024-2027, yang baru bertugas sebulan agar perduli untuk merekrut SDM dari kalangan staf LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) yang saat ini berjumlah sekitar 200 LPKSM,sebagai karyawan honorer BPKN.
Alasannya, para staf LPKSM se-Indonesia selama ini bekerja tanpa upah, sementara mereka rata-rata menguasai bidang perlindungan konsumen sehingga potensial membantu kinerja BPKN. Di samping itu, mereka juga perlu diberi kesempatan mengembangkan karir.
Demikian diharapkan Moh. Kisman Pangeran, Ketua YLPK Kota Bogor, dalam Rapat Kerja BPKN di Hotel Mirah, Bogor, kemarin. Raker pertama tahun 2024 itu berlangsung tiga hari, 26-28 Pebruari 2024, mengusung tema “Optimalisasi BPKN dalam Memberikan Perlindungan Konsumen di Era Perkembangan Digitalisasiâ€.
Dikatakan Kisman, sehubungan dengan harapan tersebut, hendaknya rekrutmen karyawan honorer tidak dihentikan oleh Ketua BPKN sebagai pihak yang memliki kewenangan untuk itu, sampai batas waktu rekrutmen pegawai honor tidak diperbolehkan lagi oleh peraturan pemerintah karena mulai awal 2025 status kepegawaian harus permanen yaitu berstatusPPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan ASN. Saat ini semua karyawan BPKN yang berjumlah sekitar 70an berstatus honorer.
Menurut Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemendag, Rusmin Amin, sebanyak 69 karyawan honorer BPKN tersebut sudah dipersiapkan untuk mengikuti seleksi menjadi karyawan berstatus PPPK pada tahun ini. Sehingga berkaitan dengan itu ia meminta Ketua BPKN tidak lagi menambah tenaga honorer baru.
Sebelumnya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kemenpan RB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa batas akhir kepegawaian berstatus honorer ditutup Desember 2024. Tetapi dia tidak mempersoalkan bila BPKN masih maumenambah tenaga honorer.
“Silakan saja asal setelah Desember 2024 tidak boleh lagi,†katanya ketika ditemui di luar ruangan acara usai memberikan pemaparan.
Dengan berpijak pada penjelasan Subagja, Ketua YLPK Kota Bogor, Kisman, menganggap tidak ada halangan bagi BPKN untuk menambah SDM honorer. Untuk itu dia menyarankan staf LPKSM diprioritaskan karena pada umumnya mereka menguasai bidang perlindungankonsumen. Kesempatan menjadi honorer akan membuka peluang mereka mengikuti seleksi PPPK karena syarat untuk itu, SDM diutamakan pernah menjadi honorer.
“Peningkatan karir menjadi hak setiap orang,†kata Kisman, mantan wartawan di Jakarta dan pendiri Tabloid Mingguan Bogor Post pasca reformasi.
Dalam sesi membahas tentang kepegawaian di lingkungan BPKN, terungkap BPKN belum memiliki peta jabatan, sehingga kepastian kebutuhan akan karyawan masih belum fix. Kisman menilai, alasan ini juga yang membuat masih perlunya merekrut honorer dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran untuk membayar upah.
Perlunya Perhatian Terhadap Nasib LPKSM
Dalam kesempatan pembahasan sesi lainnya, Kisman menyoal kepedulian BPKN dan Kemendag terhadap nasib LPKSM se-Indonesia. Kata dia, LPKSM umumnya bergiat dengan kocek sendiri tanpa bantuan pemerintah. Akibatnya, banyak LPKSM timbul tenggelam, tergantung kemampuan biaya yang dimiliki.
Dalam catatan Kisman, hanya YLKI Jakarta yang establish sepanjang waktu karena memperoleh donasi dari pihak-pihak tertentu sehingga mampu membayar karyawan. Ini tidak mengherankan karena YLKI berdiri paling lama, sejaktahun 1978, dan merupakan LPKSM pertama di Indonesia sebelum ada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Tahun 2011 melalui FGD LPKSM dan BPKN di Kuta Bali, sudah disepakati akan diupayakan bantuan untuk LPKSM, di samping saat itu disepakati juga lahirnya Kode Etik dan Pedoman Perilaku LPSM se-Indonesia.
“Tapi sekarang tindak lanjut mengenai pelaksanaan dua hal tersebut tidak ada kabar beritanya. Padahal LPKSM juga dibentuk berdasarkan peraturan perundangan seperti halnya pemangku kepentingan lainnya di bidang perlindungan konsumen yaitu BPKN dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen),†demikian ujar Kisman, Ketua YLPK Kota Bogor, yang salah satu pengurusnya yaitu Lusiana Dwiyanti duduk sebagai Komisioner BPKN 2024-2027. ***
