BOGORCHANNEL.ID – Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sugeng Teguh Santoso, mengkritisi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara Pilkada tahun 2024 di Kota Bogor.
Menurut Sugeng yang juga Ketua PSI Kota Bogor, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang peduli dengan proses politik.
“Pertama, masyarakat kita memang tidak terlalu peduli dengan proses politik. Banyak yang abai dan merasa politik tidak menyentuh kehidupan mereka secara langsung,” ujar Sugeng usai menghadiri Deklarasi Pilkada Damai Kota Bogor Tahun 2024 yang digelar Yayasan Satu Keadilan di Taman Ekspresi Kota Bogor, Minggu (06/10/24)
Sugeng menambahkan, sosialisasi dan pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik khususnya Pilkada.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan wakil rakyat. Kita harus bersama-sama mendorong masyarakat untuk tidak alergi politik,” jelasnya.
Sugeng juga menilai bahwa pemerintah kurang berhasil dalam mensosialisasikan calon-calon serta proses politik kepada masyarakat.
“Kegagalan ini juga, mungkin merupakan dampak dari pemerintahan sebelumnya yang tidak berhasil menunjukkan pentingnya kontestasi politik.,” tandasnya.
Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Bogor, Firman Arif Wijaya, menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024.
Menurutnya, acara ini juga merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk memastikan Pilkada Kota Bogor 2024 berjalan tanpa gangguan.
“Ini adalah wujud peran serta masyarakat yang menginginkan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan damai. Saat ini, kita berada di tahapan kampanye, dan kita berharap para calon tidak menggunakan politik identitas atau melibatkan komponen yang dilarang dalam kampanye,” ujar Firman.
Firman juga menekankan kesamaan visi antara Bawaslu Kota Bogor dan Yayasan Satu Keadilan untuk memastikan setiap tahapan Pilkada, terutama kampanye, berjalan kondusif.
Ia mengapresiasi upaya deklarasi damai ini sebagai langkah penting dalam memperkenalkan pasangan calon sekaligus meminta komitmen mereka menjaga suasana kondusif selama tahapan Pilkada.
Namun, Firman menyoroti bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan badan adhoc belum maksimal.
“Bawaslu menilai sosialisasi belum mencapai hasil maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui siapa saja pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor,” jelasnya.
Selain itu, Firman mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan persuasif. Ia juga mendorong inisiatif seperti pembentukan RT/RW Anti Politik Uang sebagai langkah konkrit untuk menjaga integritas Pilkada.
“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan mandiri, dari awal hingga perhitungan suara, adalah wujud integritas dalam proses demokrasi,”tukasnya.