B-CHANNEL, KOTA BOGOR-  Delapan titik lokasi kunjungan di wilayah Bogor Selatan, Kota Bogor disambangi anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Golkar, M Rusli Prihatevy dalam agenda reses masa sidang tahun 2019 yang berlangsung selama dua hari sejak Kamis-Jumat 26 dan 27 Desember 2019 kemarin.

Dalam agendanya, Sekretaris Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor ini bertemu konstituen, mulai dari masyarakat juga Ketua RT dan RW. Disana Rusli memaparkan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif mewakili suara rakyat di Kota Bogor.

Rusli mengatakan, anggota DPRD itu memiliki tugas dan fungsi serta peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. Fungsinya legislasi, pengawasan dan anggaran.

Dijelaskan Rusli, legislasi yakni membentuk sebuah peraturan daerah (perda) yang akan diberlakukan dan diimplementasikan. Selain pengawasan,  ia juga memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengevaluasi serta mendampingi dalam pelaksanaan peraturan daerah atau hal lain serta dalam kebijakan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk fungsi anggaran, bagaimana untuk mengatur segala sesuatu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah untuk program pemerintah agar tepat sasaran.

Selain memaparkan tugas dan fungsi, Rusli dalam kesempatan melakukan diskusi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pertama, soal pelayanan kesehatan yang memang menjadi dasar persoalan di masyarakat.

“Ini berkaitan dengan proses dan birokrasi dari Rumah Sakit, BPJS dan lain sebagainya. Solusinya, kita coba bantu bagi masyarakat yang sakit, yang harus dibawa ke dokter tapi tidak memiliki biaya. Saya yang merupakan perwakilan di dapilnya, siap mendampingi apabila ada warga yang kesulitan dalam proses hal yang di tempuh untuk bisa masuk dan mendapatkan pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit,”jelas Rusli.

Kedua, sambungnya, persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan situasi pembangunan yang maksimal, dapat dirasakan dan ingin terlihat nyata pembangunannya khusus di Bogor Selatan.

“Jadi usulan soal infrastruktur melalui musrembang tapi tak kunjung ada realisasinya. Saya menyampaikan, agar para RT atau pun RW mempunyai database yang dipegang pribadi dan tidak hilang. Ini agar kedepannya bisa dievaluasi mana yang sudah dan belum terealisasi. Intinya, kita sama-sama mengawasi dan kawal betul demi pembangunan di wilayah,”kata Rusli.

Dikatakannya, banyak hal yang didiskusikan dan di musyawarahkan bersama dalam agenda reses. Termasuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), soal organisasi di wilayah tingkat kelurahan yang ingin bersama maju dan berkembang termasuk pendidikan.

“Jadi kita maksimalkan apa yang menjadi keinginan dari aspirasi masyarakat, karena reses ini momentum penyaluran aspirasi masyarakat dengan pendekatan agar dapat menghasilkan hasil yang signifikan sebagai bentuk partisipasi politik di masyarakat,” pungkasnya. (Er/bc)