Perda KTR Menyulitkan Industri Hotel dan Restoran


B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tentang Rokok (Perda KTR) yang ditetapkan Pemerintah Kota Bogor menjadi polemik yang terus bergulir dari beberapa lembaga, komunitas hingga industri hotel dan restoran. Bahkan satu bulan kebelakang sejumlah masyarakat terkena sanksi tindakan pidana ringan (tipiring) lantaran kedapatan merokok di tempat umum, sehingga harus membayar sejumlah denda yang telah ditetapkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay mengatakan, meski perda tersebut tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Bogor. Namun pihaknya merasa terkendala dengan Perda KTR, karena dalam praktiknya menyulitkan mayoritas anggota PHRI.

“Aplikasi perda ini cukup menyulitkan, karena tamu-tamu yang berasal dari luar daerah cukup kaget. Kota ini ternyata ada aturan itu, sementara mereka mengakui bahwa peredaran rokok itu sendiri di pusat masih tetap ada dan didapatkan dengan mudah tapi ternyata di sini tidak bisa bebas,” ungkap Yuno saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (27/10/19).

Diakuinya, tamu-tamu yang berkunjung kerap memprotes dengan adanya kebijakan itu. Terlebih jika tamu tersebut merupakan pejabat negara. Kebijakan itu membuat pihaknya menjadi dilema, sementara PHRI sendiri tujuannya adalah melayani.

“Mereka katakan kok bisa? ini kan hak asasi saya (tamu, red) dan peredarannya tidak dibatasi bahkan sampai sekarang juga tidak diharamkan juga oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), nah itu kadangkala staf kita ditingkat paling bawah merasa betul-betul sulit untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” jelasnya.

Selain itu dari 71 anggota PHRI di Kota Bogor sebagian hotel pernah mengalami pembatalan pesanan lantaran pengunjung mengetahui adanya aturan tersebut.

“Dari tingkat industri restoran sangat berdampak sekali, karena biasanya orang yang merokok itu kan setelah habis makan itu mereka lebih kesulitan lagi. Lalu seperti pembatalan event-event tertentu,” ujarnya.

Dengan begitu, Yuno berharap kebijakan tersebut untuk lebih disinkronkan dengan Kota Bogor yang disebut-sebut sebagai kota pariwisata dan sebuah industri untuk bisnis dilarang agar tidak terlalu banyak batasan, meskipun tujuan itu buat kesehatan.

“Tapi balik lagi itu menjadi sebuah hak asasi dan hak individual. Kami di sini akan berbuat semaksimal mungkin untuk bisa kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor, tapi tentunya secara definisi dan logikanya, jangan sampai membebani kami. Perda KTR tidak perlu dihilangkan atau dibatalkan tapi kita perbaiki lagi termasuk tentang zona wisata karena tamu yang berkunjung itu bukan semua warga bogor yang mengetahui tentang adanya Perda itu,” pungkasnya. (*)

Bogor Raya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *