Musda KNPI Jabar Salahi Aturan, Ketua OKK DPP Siap Beri Sanksi


B-CHANNEL, BANDUNG– Ketua OKK DPP KNPI Jabar, Ilham AR menegaskan soal rencana penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) XV- DPD KNPI Jawa Barat yang akan digelar pada 25 Agustus 2021 di Garut mendatang.

Ilham menyebut, pihaknya sampai hari ini belum sama sekali menerima pemberitahuan maupun undangan terkait rencana Musda tersebut.

“Kami memang sempat dengar ada rencana musda Jabar, namun basis komunikasi kita adalah administrasi melalui surat, karena tidak ada surat maka kami anggap tidak ada, apalagi rapat pimpinan daerah dan musyawarah daerah harus di hadiri oleh utusan DPP KNPI, dengan kata lain rapat pimpinan daerah dan musyawarah daerah dapat dinyatakan sah apabila unsur DPP KNPI mengahadiri kedua agenda organisasi tersebut, jika tidak, itu menyalahi aturan dan apapun yang di hasilkan dari mekanisme yang salah merupakan hasil yang inkonstitusional,” beber Ilham menjelaskan.

Ilham kembali menegaskan, DPP KNPI akan segera mengambil langkah organisasi jika musyawarah daerah tetap dilaksanakan.

“Langkah tegas organisasi kita akan tempuh yakni akan segera mengeluarkan SK Carateker untuk DPD KNPI Jawa barat guna memastikan konsolidasi organisasi dapat berjalan secara normal,”tandas Ilham.

Diketahui, penyelenggaraan Musda Jawa Barat sampai hari ini sudah memasuki tahapan proses penyelenggaraan dari awal bulan Juni 202, hingga sekarang ini sudah mencapai tahapan akhir sehingga menghasilkan 3 Bakal Calon Ketua DPD KNPI Jawa Barat yakni, Ridwansyah Yusuf, Hendra Guntara dan Farda Sanberra.

Pada awalnya, gelaran Musda DPD KNPI Jawa Barat akan diselenggarakan pada tanggal 23-25 Juli 2021. Dalam hal ini karena ada PPKM level 4 diberlakukan di Jawa dan Bali, maka melalui surat pemberitahuan kepada seluruh OKP Panitia Musda XV KNPI Jawa Barat menyatakan pengunduran Musda DPD KNPI Jawa Barat dengan alasan PPKM Jawa dan Bali. (ER/BC)

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *