B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Pembuatan vaksin Covid-19 saat ini masih sedang dalam tahap uji klinis. Informasi resmi yang di realis oleh pemerintah mengabarkan pada Desember 2020 kemungkinan vaksin baru bisa di produksi. Namun kenyataannya, meski vaksin belum terealisasikan, tahap demi tahap masyarakat mulai beraktivitas kembali seperti biasanya. Sikap lalai dan mengendurnya penerapan protokol Covid-19 oleh warga mulai tampak yang mengakibatkan cluster-cluster Covid zona merah masih tetap bertengger.
Ketua PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, mengaku akan terus setia pada ihtiar kerja dan tidak berkeputusan meski dalam advokasi yang berat ia akan tetap merealisasikan program kegiatan PSI yaitu ‘Mengisi Ruang Kosong‘. PSI Kota Bogor akan terus membantu pemerintah dalam pencegahan Covid-19 dan meringankan beban masyarakat dalam bentuk apapun.
“Kami menyadari pemerintah tidak bisa dibiarkan sendiri berjuang melawan Covid-19. Semua elemen bangsa harus bahu membahu. Sebagai partai PSI kota Bogor akan terus bergerak tiada henti membantu pemerintah juga masyarakat luas.”tegas Sugeng kepada bogorchannel.id pada Kamis (30/07/20).
Tercatat, pada putaran 29, Sabtu (25/08/20) PSI Kota Bogor memberikan bantuan sembako kepada 40 Kepala Keluarga (KK) di daerah Bogor Utara . Mereka adalah para urban kota yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
Juga, pada putaran ke-30, Selasa (28/07/2020) PSI Kota Bogor kembali memberikan dukungannya berupa 50 Alat Pelindung Diri (APD) dan satu kotak masker untuk tenaga medis di RS. MULIA, Jalan Padjajaran Kota Bogor yang diterima oleh dr. Eva selaku Direktur RS. Mulia dan Purba selaku Chief Accounting RS. Mulia.
Pada hari yang sama, PDI juga telah mengunjungi warga Balumbang untuk memfollow up advokasi jalan rusak yang membahayakan warga. Surat permohonan perhatian kepada DPRD Kota dan Walikota Bogor sudah dikirimkan berharap dengan bantuan anggaran pada 2021 bisa di perbaiki.
“Kerja politik harus konstan, karena kehidupan masyarakat yang kebanyakan itu konstan. Konstan sakit, konstan lapar, konstan sulit akses layanan publik, konstan direndahkan oleh elit dan lain-lain. Kerja politik juga harus diketahui publik selain peningkatan elektabilitas (PSI dari 2,1 persen saat ini menjadi 4,2 persen) juga sarana pendidikan juga hak-hak bagi warga negara”pungkas Sugeng.
Reporter: Rifai Malik
No comment