BOGORCHANNEL.ID-Situasi politik di Kabupaten Bogor tampak sedang bergejolak pasca ‘kacaunya’ penyelenggaraan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor 2022 di DPRD. Kondisi ini menjadi kian runyam setelah Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, membuat pernyataan offensif berisikan penilaian buruk terhadap kinerja Pemkab Bogor. Oleh sebagian pihak, Rudy justru tengah melakukan blunder lewat statemennya tersebut.
Perlu diketahui, Rapat Paripurna yang beragendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor 2022 yang sedianya berlangsung pada Selasa (28/3/2023) harus ditunda lantaran peserta rapat tak memenuhi kuorum. Jumlah anggota DPRD yang menghadiri rapat LKPj Bupati Bogor 2022 pada sore itu hanya 26 dari total 55 anggota. Sementara jumlah minimal anggota yang hadir untuk melaksanakan sidang paripurna agar berlangsung kuorum adalah 38 peserta.
“Ini agenda rapat atau sidang paripurna penting yang predictable (dapat diprediksi) dan rutin setiap tahunnya, kok bisa nggak kuorum? Sungguh saya tidak bisa habis pikir. Dan jika ada pihak yang patut disalahkan atas kejadian ini ya pastinya ada di pihak DPRD itu sendiri,” papar Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Yus Fitriadi.
Dalam pelaksanaan penundaannya, pimpinan sidang yang kala itu diemban Rudy dikabarkan tidak memutuskan penundaan sesuai dengan tata tertib bersidang paripurna pada umumnya. Ia hanya mengumumkan bahwa rapat pembahasan LKPj ditunda dan akan digelar kembali pada Rabu (29/3/2023) tanpa meminta persetujuan anggota dewan lainnya. Sementara, sepatutnya jika terjadi penundaan sidang paripurna, maka harus terlebih dahulu dibahas di Badan Musyawarah (Bamus).
Alhasil, pelaksanaan sidang paripurna pada Rabu pun kembali sepi peserta dan mesti ditunda kembali. Barulah pada Kamis(30/3/2023) Bamus melaksanakan rapat dan memutuskan bahwa sidang paripurna penyampaian dan pembahasan LKPj Bupati Bogor 2022 akan dilaksanakan pada Jumat (31/3/2023) pukul 14.00.
“Mungkin karena mau memasuki tahun politik, mereka (anggota DPRD,red) seperti sudah tak peduli dengan tanggungjawabnya. Terkait kuorum misalnya. Harusnya pimpinan dewan mampu mengkoordinir kehadiran para anggotanya,” tegas Yus.
Sementara itu, disaat agenda sidang paripurna LKPj Bupati Bogor amburadul, kepada para pewartan Rudy Susmanto secara gamblang mengaku kecewa dengan kinerja Pemkab Bogor sepanjang 2022. Rudy bahkan secara tegas mengaku kecewa dengan kinerja Pemkab Bogor sebab menurutnya banyak program kerja yang tak tercapai serta jauh dari harapan.
Ia memaparkan, terdapat tiga contoh kasus yang menggambarkan buruknya kinerja Pemkab Bogor di sepanjang 2022 kemarin. Pertama, banyaknya jabatan strategis dan jabatan kepala dinas yang dibiarkan kosong. Kedua, Pemkab Bogor juga belum menyiapkan pengganti untuk para pejabat eselon II dan eselon III yang akan pensiun pada tahun ini. Dan yang terakhir terkait tersendatnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).
Mengomentari pernyataan Rudy, Yus menjelaskan, masyarakat Kabupaten Bogor tentunya sudah mengetahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada 2022 memang sedang dalam kondisi tidak normal. Dan Yus mengkritisi statemen Rudy terkait pemberian nilai buruk atas kinerja pemkab. Hal tersebut ia nilai tendensius sebab pembahasan LKPj itu sendiri belum berlangsung.
“Ini sungguh tidak etis. Sebab, jika bicara kinerja pemerintah buruk, Rudy harusnya juga sadar bahwa dirinya juga bagian dari pemerintah itu sendiri. Dan Ia juga harus bertanggungjawab atas capaian yang ada,” tegasnya.(***)
Gambar: IST
