B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK akan berlangsung selama bulan Juni 2022 hingga Juli 2022. Warga Kota Bogor, khususnya orang tua siswa, yang akan mendaftarkan anaknya sekolah ke jenjang berikutnya belum mendapatkan informasi secara penuh terkait dengan PPDB 2022, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Fraksi PKS DPRD Kota Bogor melaksanakan program PUBLIC HEARING dengan tema “Kupas Tuntas PPDB 2022” yang dilaksanakan pada Rabu (15/06/22) lalu secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara live di Youtube PKSTV Kota Bogor dan PKSTV DPRD Kota Bogor.

Public Hearing tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto; Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar; seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor; Anggota Komisi V DPRD Kota Bogor, Iwan Suryawan, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bogor, perwakilan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah 2 (Kota Bogor dan Kota Depok), serta masyarakat umum.

Karnain Asyhar dalam sambutannya menyampaikan bahwa Fraksi PKS selain memiliki hari aspirasi pada hari Selasa, kita punya siaran mengudara PKS Legislative Corner dan Public Hearing. Public Hearing diambil dari isu tematik yang mengundang banyak atensi orang, seperti kali ini terkait PPDB. Karnain berharap kegiatan Public Hearing ini dapat memberikan informasi yang utuh terkait PPDB tahun ajaran 2022-2023.

“Mudah-mudahan dengan adanya Public Hearing memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh sehingga memiliki kemantapan dalam mengikuti tahapan PPDB tahun ini. Selain itu, masyarakat dapat mengonfirmasi kepada narasumber terkait pelaksanaan PPDB 2022-2023,”tukas Karnain.

Karnain yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor itu pun menjelaskan bahwa kami hadir untuk membela kepentingan masyarakat untuk mendekatkan kepada akses pendidikan. Karnain menjelaskan bahwa pada tahun ini ada 17 ribu lebih siswa SD negeri dan swasta yang lulus, belum termasuk MI. Sementara kuota SMP Negeri hanya ada 5600, sehingga minat dengan ketersediaan kursi menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu, Karnain berharap agar penyelenggaraan PPDB kali ini dapat berjalan lancar dan mulus.

“Sistem PPDB tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan. Pemerintah terus berupaya membuat regulasi yang dapat beradaptasi dengan memberikan solusi penambahan solusi dan penambahan anggaran. Kedepan semoga tidak menyulitkan kembali. Kita mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dan perguruan swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bogor. Kita harapkan meskipun ada krikil dalam PPDB bisa dicampur dengan aspal sehingga bisa menjadi mulus untuk penyelenggaraan PPDB,”ujar Karnain.

Kemudian, Ketua DPRD juga dari Fraksi PKS Atang Trisnanto dalam sambutannya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Fraksi PKS DPRD Kota Bogor yang sudah membantu warga yang membutuhkan informasi terkait PPDB 2022 terfasilitasi dengan adanya Public Hearing ini.

“Terima kasih kepada Fraksi PKS DPRD Kota Bogor yang sudah mengadakan Public Hearing. Harapannya sistem PPDB di Kota Bogor yang banyak menimbulkan kontroversi akibat zonasi, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan agar sistem PPDB ini menjadi lebih baik kedepannya. Saya berharap agar anggota Fraksi PKS di Komisi 4 dapat mengawal berjalannya sistem PPDB di Kota Bogor ini. Keinginan kita semua sistem PPDB dapat mengatasi keinginan peserta didik untuk mendapatkan sekolah impiannya. Semoga sistem PPDB kali ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Atang. (**)