BOGORCHANNEL.ID– Perhelatan pilkada Kota Bogor semakin hangat setelah PCNU Kota Bogor mengklaim dukungan penuh ke Dr. Rayendra pada agenda resmi organisasi yaitu PD PKPNU tingkat Kota Bogor.
Sejumlah kader Muda NU Kota Bogor, menyampaikan otokritik pada Rois Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Bogor, terkait perhelatan PD-PKPNU yang membawa agenda politik PKB di Kota Bogor.
Dalam agenda penutupan kaderisasi NU, Rois Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Bogor kompak menghadirkan Bakal Calon Walikota Bogor yang diusung oleh PKB yaitu Dr. Raendi Reyendra.
Dalam pernyataannya Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Bogor, Ir. Edi Nurokhman menyampaikan tekat kuat PCNU Kota Bogor untuk mendorong Dr. Raendi Rayendra pada pilkada Kota Bogor Tahun 2024.
Dr. Raendi Rayendra adalah Bakal Calon Walikota yang sudah mendapatkan surat penugasan dari PKB.
Tokoh muda NU, sekaligus ketua PC GP Ansor Kota Bogor, Bustomi menyampaikan otokritik kepada Ketua PCNU Kota Bogor, patut diduga melanggar Khittah NU 1926 dan 9 Pedoman berpolitik NU. Hal tersebut disampaikan dengan beberapa indikasi.
Edi Nurrokhman terlihat sering menghadiri agenda resmi Bakal Calon Walikota Bogor, Dr. Rayendra yang secara resmi sudah mendapatkan dukungan dan rekomendasi dari PKB.
Bahkan salah satu ketua MWC dan beberapa Pengurus harian PCNU hadir dalam Rapat Konsolidasi Internal PKB Kota Bogor dalam pemenangan Dr. Rayendra.
Bustomi mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya merupakan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah), bukan organisasi politik dengan orientasi kekuasaan.
Para Ulama NU demi menjaga Khittah NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Munas NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur.
“Tegas Bustomi mengingatkan.
Politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (siayasah safilah) adalah porsi partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu.
Bustomi berharap pengurus harian PCNU pun melakukan hal yang demikian, untuk menjaga marwah Organisasi NU di tengah masyarakat.
“Seharusnya NU sebagai entitas sosial-keagamaan dilarang keras melakukan kegiatan politik praktis, biarkan saja warga nahdliyin menentukan pilihannya sesuai hati nurani,”tegas Bustomi.
***
