B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Untuk memastikan nasib ribuan warga terdampak proyek pembangunan jalur ganda Bogor-Jogya, Ketua sementara DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto turun langsung ke lokasi bantaran rel kereta api dimana tempat mereka tinggal. Disana, Atang menemui beberapa warga terdampak dan melakukan audiensi.

“Sesuai dengan laporan dari warga kemarin, yang kami sayangkan adalah sosialisasi. Sosialisasi baru dilakukan dibulan September kemungkinan targetnya dibulan Desember warga sudah harus pindah. Artinya waktu yang begitu singkat warga harus menyiapkan sesuatu yang mereka sudah lama tinggal disini,”kata Atang, kepada Media, di lokasi bantaral rel wilayah Bogor Selatan, Rabu (18/09/19).

Ada hampir enam ribu rumah milik warga akan terdampak pembongkaran, dari enam ribu warga dan KK yang terdampak, maka DPRD Kota Bogor mendiskusikan persoalam ini, dimana setelah pimpinan definitif dilantik.

“Kami akan mengundang pihak pihak terkait baik pemerintah kota kemudian perwakilan dari provinsi dan juga PT. KAI untuk mendapatkan kejelasan terkait program ini seperti apa. Jadi intinya buat kami di DPRD Kota Bogor tentu tidak boleh tinggal diam,”tegas Atang.

Lanjut Atang juga Ketua DPD PKS Kota Bogor, skema kedepan yang alan disiapkan, pertama usulan terkait dengan kondisi saat ini, yaitu prioritas pengunduran waktu sehingga ada masa-masa bagi warga masyarakat untuk menyiapkan dengan lebih baik.

Selain dana kerohiman bagaimana dana kerohiman bagi warga bisa seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan jumlah KK termasuk juga kondisi banguanan dan lainnya.

Terpenting saat ini, lanjut Dia, tentu masalah relokasi akan dibicarakan dengan pemerintah Kota Bogor, provinsi, maupun pemerintah pusat. Relokasi ini seperti penyediaan lahan relokasi, mmenyediakan bangunan dan lainnya.

Dalam hal kebijakan ini, sambung Atang, warga menyadari bahwa mereka tinggal di tanah negara dan mereka siap untuk pindah, tetapi bagaimana dampak sosial, dampak psikologis dan dampak ekonomi ini bisa ditekan.

“Kami insya Allah mensuport program pemerintah pusat pembangunan nasional, tapi bagaimana dampak yang negatif kita minimalisir. Itu tadi minta untuk waktu bisa diperpanjang kemudian dana krohiman bisa dioptimalkan dan strategi dan skema relokasi, ini bisa membuat warga nyaman,”tukasnya.

Reporter: Erry Novriasnyah