BOGORCHANNEL.ID– Pasca Demontrasi yang dilakukan oleh Guru Madrasah swasta se Indonesia di Istana Negara, Kementerian Agama RI dan DPR RI, turun langsung untuk menyerap aspirasi Guru Madrasah di Indonesia.
Dialog interaktif antara Guru Madrasah Swasta dan Pemerintah serta DPR RI diselenggarakan di Hotel Sutan Raja, Kabupaten Bandung.
Hadir dalam Acara dialog tersebut sebagai narasumber, Wakil Ketua DPR RI, H. Cucun Ahmad Syamsurizal dan Direktur KSKK Kemenag RI, Nyayu Khadijah.
Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam sambutannya menyampaikan bahwa, pemerintah daerah banyak memberikan insentif kepada guru Madrasah, namun terhalang oleh regulasi yaitu UU No. 23 Tahun 2014, terkait pemerintahan Daerah, tidak mengamanatkan secara spesifik untuk melakukan penganggaran kepada lembaga pendidikan Madrasah. Oleh karena itu, beliau mendorong agar adanya revisi UU Pemerintahan tersebut.
Hasbulloh selaku ketua PW PGM Indonesia Jawa Barat menyampaikan dua hal aspirasi guru madrasah dan pengelola madrasah, yaitu guru madrasah hanya ingin kesetaraan antara guru madrasah dengan guru sekolah yang ada di Kemendikdasmen.
“Ketika guru sekolah mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK, maka guru madrasah pun diberikan kesempatan yang sama, ketika guru honorer sekolah mendapatkan insentif, maka guru madrasah juga mendapat kesempatan yang sama Karena yang mendapatkan layanan pendidikan dari guru madrasah juga sama dengan yang mendapatkan layanan pendidikan di sekolah yaitu sama-sama rakyat Indonesia,”kata Hasbulloh.
Hasbulloh meminta kepada Kemenag RI agar pencairan BOS bisa dilakukan setiap bulan, karena setiap bulan biaya pendidikan tetap berjalan.
Cucun Ahmad Syamsurizal mengapresiasi langkah PW PGM Indonesia menyampaikan aspirasi kepada DPR RI, karena berkaitan dengan diskriminasi terhadap guru madrasah juga ada andil regulasi, yaitu terkait dengan UU Sisdiknas dan UU Pemerintah Daerah, maka Wakil Ketua DPR tersebut akan menindaklanjuti dengan melakukan rapat lintas komisi, yaitu Komisi VIII Mitra dari Kementerian Agama, dan Komisi X Mitra Kemendikdasmen yang membidangi masalah pendidikan.
Nyayu Khadijah selaku Direktur KSKK, Kemenag RI menyampaikan bahwa dengan adanya Efisiensi yang dilakukan di Kemenag, berdampak serius pada anggaran pendidikan di bawah Kemenag. (*)
