Politisi PDIP Atty Somaddikarya Meradang Bendera Partainya Dicopot Satpol PP Tanpa Konfirmasi


B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Mengetahui adanya pencopotan bendera Partai PDI Perjuangan di sejumlah titik di Kota Bogor, politisi PDI Perjuangan Atty Somaddikarya meradang. Ia tidak terima atas tindakan sepihak oleh Satpol PP terlebih saat partai kebanggaannya tengah merayakan hari jadinya ke-50.

Atty yang juga Ketua Fraksi DPRD Kota Bogor menilai tindakan tersebut kurang bersahabat , karena tidak adanya komunikasi dan konfirmasi terlebih dahulu.

“Saya tidak bisa terima dengan alasan apapun atas pencopotan bendera PDI Perjuangan. Ini tindakan yang kurang bersahabat dan tidak adanya komunikasi dan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pencopotan kepada pihak kami, “ tandas Attt kepada bogorchannel.id, Kamis (12/01/23).

“Untuk mendekati rasa keadilan copot semua bendera partai lain, jika alasannya administrasi. Saya minta minta surat dari partai lain dalam memasang bendera. Dan, perlihatkan kepada saya, apakah partai lain sudah menjalankannya dalam hal adminisitrasi sebagai pemberitahuan kepada Kesebanngpol atau Satpol PP,” lugasnya.

“Hal ini terjadi beberapa kali pada PDI Perjuangan. Tahun kemarin, spanduk ucapan Natal untuk saudara-saudara Umat kristiani di Kota Bogor dari PDI Perjuangan juga terjadi pencopotan sehingga menyebabkan terjadi kesalahpahaman. Sekarang HUT PDI Perjuangan ke-50, bendera PDI Perjuangan kembali dicopot dengan alasan tidak ada pemberitahuan. Jika dasar alasan surat sebagai dalih adminitrasi untuk dilengkapi, semestinya tinggal diingatkan saja,” imbuh Atty.

Menurut Sekretaris DPC PDIP Kota Bogor ini, pencopotan bendera tanpa konfirmasi dan pemberitahuan atau teguran adalah sebuah kesalahan.

“Jangan anggap pencopotan bendera kebesaran PDI Perjuangan dan simbol sebuah partai dicopot hanya dengan alasan yang tidak terlalu besar dan rumit. Stop beralasan basa basi. Benar-benar tak sopan dan tidak ada niat saling harga menghargai. Seharusnya, Satpol PP paham ornag nomor 1 Kota Bogor juga orang politik. Jika benar dugaan atas perintah Bima Arya sebagai kepala daerah, hal itu tentu diluar batas etika. Kita harus bersinergi menjaga Kota Bogor dan ada waktunya bertanding dan bersanding di arena politik 2024,” tutur Atty.

(Syaqil/BC)

Comments are disabled.