Ini Penyebab Lintas Wali Murid Bersatu Geruduk Disdik Kota Bogor

0
23

B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Memasuki masa tugas bulan kedua, kehadiran Ahmad Furqon sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di At-Taufiq yang ditunjuk Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menuai polemik dikalangan wali murid dan para guru. Pasalnya, para wali murid dan guru menilai kinerja Ahmad Furqon tidak sejalan dengan tupoksinya sebagai pelaksana tugas.

Keresahan wali murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) At-Taufiq yang tergabung dalam Lintas Wali Murid Bersatu ini, diluapkan dengan menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor untuk meminta Plt. Kepala Sekolah At-Taufiq Ahmad Furqon diganti.

Hal itu diungkapkan Koordinator Lintas Wali Murid Bersatu Edwin Wahyudin didampingi Abu Fatih. Menurut Edwin, dirinya sebagai perwakilan para wali murid ingin memperjuangkan apa yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya ketika awal pengambil alihan sekolah At-Taufiq yakni SDIT dan SMPIT.

Sebab, lanjutnya, sudah sangat jelaswali kota menyampaikan bahwa tugas Plt itu hanya satu yakni menciptakan kondisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang positif dan kondusif.

“Sementara ini yang kita temui untuk SDIT berjalan dengan positif dan kondusif. Tetapi untuk yang SMP IT itu terjadi seditik permasalahan yang disebabkan Plt Kepala Sekolah SMPIT, Ahmad Furqon telah mengambil keputusan-keputusan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak yang berkonflik yakni Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah (YAAI) Bogor dan Yayasan Islamic Center At-Taufiq (ICAT) Bogor,” ucapnya, Rabu (12/01/22) kemarin.

Edwin menjelaskan, keresahan wali murid juga dimulai sejak adanya keputusan-keputusan yang diambil Plt. Ahmad Furqon. Misal, jika wali murid ingin berkomunikasi dengan Plt. Kepala Sekolah harus bersurat, sedangkan ketika sudah melayangkan surat namun tidak ditanggapi.

“Keputusan lainnya yakni saat rapat komite dan wali murid bahwa Plt. Kepala Sekolah akan melakukan Linierisasi tenaga pendidik atau akan memasukan guru-guru baru,” ujarnya.

“Padahal, dengan adanya guru-guru baru yang direkrut secara sepihak, merusak konsen wali murid lantaran belum mengetahui kualitas guru-guru tersebut dan perekrutannya pun tidak sesuai dengan standar yang dilakukan Yayasan At-Taufiq yang selama ini kami percayai cukup kapabel dan Plt tidak ada kewenangan untuk seperti itu, tugasnya hanya mengawasi KBM agar berjalan secara kondusif,” sambungnya.

Apalagi, kata Edwin, pada pelaksanaanya yang dilakukan Plt sudah mulai masuk ke ranah mengatur tagihan-tagihan seperti SPP yang mengganggu kepada pihak wali murid. Padahal hal itu tidak ada koordinasi diantara kedua belah pihak manajemen.

Lebih lanjut, Edwin mewakili para orang tua murid berharap, ada penggantian Plt yang lebih komunikatif terhadap orang tua murid dan terbuka. Kemudian pengambilan keputusan juga harus selalu dimusyawarahkan dengan kedua belah pihak yang berkonflik sehingga orang tua murid bisa mendapatkan kepastian.

“Walaupun kami tidak selesai ditataran yayasan, tetapi dioperasional, KBM dan sebagainya kita orang tua murid tidak lagi pusing dengan duelisme ini. Kita ingin KBM, operasional dan lainnya berjalan normal. Tidak perlu ada keputusan-keputusan strategis yang kemudian terkesan memihak kepada salah satu yang berkonflik,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Abu Fatih selaku perwakilan wali murid menambahkan, pihaknya tidak menolak adanya Plt dari Disdik. Bahkan sejak awal yang terjadi adalah para orang tua murid menerima Plt masuk dengan harapan KBM bisa berjalan dengan baik, normal, lancar dan kondusif.

“Seharusnya Plt ini fokus mengawasi KBM saja, tidak harus masuk keranah keuangan dan sebagainya,” singkatnya.

Sementara itu, menyikapi aksi yang dilakukan wali murid SD dan SMP At-Taufiq di kantor Disdik Kota Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi mengaku, dirinya tidak mengundang orang tua murid untuk datang dalam mediasi antara manajemen kedua belah pihak berkonflik.

Bahkan, Hanafi mempertanyakan surat izin dari aksi yang dilakukan orang tua murid dikantornya yang dinilai seperti demontrasi dengan berbondong-bondong sambil membawa alat peraga seperti poster bertulisan, mosi tidak percaya dan sebagainya.

“Saya tidak mengundang mereka kesini. Kita undang ini kedua belah pihak, tidak mengundang orang tua murid. Tapi kok kenapa datang, bawa poster, demo? Ada izinnya ? Saya tanya ada izinnya atau tidak? Tidak ada,” tegasnya.

Hanafi mengatakan, Yayasan At-Taufiq ini tengah konflik dengan Yayasan Al Irsyad. Dimana keduanya itu, sebelumnya datang ke disdik untuk menyelesaikan permasalahan dan pihaknya menerima kedua belah pihak tersebut. Kemudian dimediasi oleh walikota, namun di waktu yang berbeda, di waktu bersamaan ternyata tidak ada titik temu, dimana keduanya saling menginginkan apa yang mereka inginkan.

“Akhirnya pak walikota mengambil kebijakan yaitu KBM di sekolah At-Taufiq ini tetap berjalan, sehingga diambil-alih oleh pemkot dan menunjuk Plt untuk bertugas di sekolah tersebut. Jadi kepentingan kami (pemerintah) hanyalah soal KBM, tidak ada kepentingan lain, karena kami melihat kasihan dengan adanya konflik tersebut KBM terganggu,” ungkapnya.

Kemudian, sambung Hanafi, didalam menjalankan KBM itu tentu ada tahapannya, seperti kurikulumnya seperti apa, kemudian dapodik-nya (data pokok kependidikan) pun harus disesuaikan. Tetapi kenyataannya tidak direspon secara positif, tindakan operasional yang dilakukan oleh Plt Kepala Sekolah At-Taufiq ini tidak didukung secara utuh.

“Saya kumpulkan manajemen dan kedua belah pihak sepakat. Setelah pembelajaran diatur, disusun, dijadwalkan dan dapodik nya disesuaikan, karenakan sumber semuanya dapodik, dan pihak Yatib sudah mengakui bahwa izinnya itu milik Al-Irsyad, jadi tentu harus ada manajemen kedua belah pihak dilibatkan dan pertemuan beberapa kali. Disana itu ada dualisme yakni Yayasan Al Irsyad dan Yayasan At-Taufiq,” imbuhnya.

Karena dualisme, maka pihaknya berkirim surat kepada Yayasan At-Taufiq untuk dibuatkan rekening penampungan dan spesimennya di kedua belah pihak dan waktu itu sudah setuju tetapi di lapangan tidak konsisten, tidak terlaksana.

“Proses KBM itu perlu manajemen, perlu pembiayaan makanya saya minta bikin rekening penampungan, pelaksanaannya terserah dan saya tidak memberikan kewenangan pengelolaan uang untuk kepala sekolah,” tegasnya.

“Nah sekarang guru, tenaga kependidikan perlu berapa sekian orang, kan harus di sepakati, ternyata tidak sepakat, tidak mau, menginginkan seperti keinginan sendiri, saya kumpulkan, tetapi belum selesai saya ngomong sudah bubar. Setalah itu besok nya Plt mau masuk sekolah, tetapi ruangannya dikunci dan sekarang sudah mulai lagi dikunci ruangannya dari pihak guru, nah sekarang kita undang kedua belah pihak manajemen, tidak mengundang orang tua murid,” pungkasnya. (ER/BC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here