BOGORCHANNEL.ID– Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor, mengajak tokoh lintas agama dan pemerintah untuk melakukan doa bersama di penghujung tahun 2025. Hal tersebut juga dilakukan sejumlah daerah memutuskan untuk meniadakan perayaan tahun baru 2026.
Ajakan FKUB sebagai bentuk empati dan solidaritas kepada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Nantinya, perayaan pesta kembang api dan hiburan meriah khas tahun baru akan diganti dan diisi dengan doa bersama dan pengumpulan donasi,”kata Hasbulloh, Ketua FKUB Kota Bogor, Rabu (31/12/25).
Hasbulloh mengatakan, di Kota Bogor, perayaan tahun baru 2026 akan diisi dengan doa bersama yang akan dilakukan di Balai Kota Bogor mulai pukul 16.30 WIB.
“Jadi untuk acara akhir tahun kebetulan kami rapat secara khusus dengan pemerintah Kota Bogor, akan ada doa bersama seluruh agama. Kemudian saya meminta juga tokoh lintas agama menyampaikan pesannya adalah bersifat kemanusiaan,”kata Hasbulloh.
Lanjut Hasbulloh mengatakan, bahwa, pesan tahun baru 2026 harus membawa pesan kepedulian untuk para korban bencana di sejumlah daerah, oleh karena itu setiap pertemuan tokoh di Kota Bogor akan dilanjutkan dengan agenda donasi bersama, Bogor Peduli Bencana.
Donasi akan dilakukan menggunakan Qris Bogor Peduli Bencana, FKUB bekerja sama dengan Pemkot Bogor.
“Dan secara khusus kami akan membuka donasi maka besok itu QRIS bekerja sama dengan Pemkot Bogor siapapun yang mau mendonasikan, berapa saja, dengan rasa syukur kami akan menerima itu. Dan semua hasil yang terkoneksi dari donasi itu akan kami salurkan untuk korban bencana,” imbuhnya.
Pemkot Bogor mengimbau masyarakat untuk mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang positif salah satunya meniadakan pesta kembang api.
Pemkot Bogor mengimbau seluruh pemerintah kota, instansi vertikal, pelaku usaha, serta masyarakat luas agar mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih positif, sederhana, dan bermakna.
Perayaan diharapkan difokuskan pada refleksi akhir tahun, doa bersama, serta kegiatan sosial yang tidak mengganggu ketertiban umum. (*)
