Kebijakan Pendidikan Masuk Dalam Otonomi Daerah, PGM Jabar : Guru Madrasah Berhak Mendapat Perhatian Pemda

0
176

B-CHANNEL, BOGOR– Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) 3 DPD PGM Indonesia Kabupaten Tasikmalaya dibuka Ketua PGM Indonesia Jawa Barat, H. Hasbulloh, SE., MA.Ek.

Dalam sambutan Hasbulloh menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah harus memiliki kemauan dan perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.

Menurut Hasbulloh, komitmen pemerintah terhadap anggaran pendidikan tertuang pada pasal 31 ayat 4, yaitu anggaran pendidikan minimal harus 20% dari APBN dan APBD.

Selain itu komitmen pemerintah dipertegas lagi dengan adanya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional yaitu pasal pasal 46.

Pertama Hasbulloh menjelaskan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Selain, ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

“Pembiayaan Pendidikan dilakukan
melalui Dinas Pendidikan (di tingkat propinsi) dan Dinas Pendidikan (di tingkat kabupaten atau kota. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pengelolaan pendidikan Dasar hingga Menengah aras menjadi tanggung jawab Pemda,”jelas Hasbulloh.

“Konsekwensinya, tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah kendali Pemda, dan Dinas Pendidikan propinsi yang berada di bawah
kendali Pemprop. Antara Dinas Pendidikan
kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan
propinsi tidak ada hubungan hierarkhis,
sedangkan propinsi masih tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat,”tambah Dia.

Dengan konfigurasi kelembagaan, Hasbloj melanjutkan, seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi punya “tangan” di daerah untuk mengimplementasikan program-programnya.

“Implikasinya, setiap program di tingkat satuan pendidikan harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya Dinas Pendidikan kabupaten dan kota. Dengan ketentuan tersebut, maka PGM Indonesia Jawa Barat, juga mendorong agar pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, memperhatikan kesejahteraan guru madrasah,”urainya.

Sementra hadir dalam acara pembukaan tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya, Kepala Kantor Kemenag Kab Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Tasikmalaya, Dewan Pendidikan Tasikmalaya dan juga DPP PGM Indonesia.

Pembukaan tersebut dilaksanakan dengan meriah, dan KH. Atam Rustam terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua DPD PGM Indonesia Kabupaten Garut. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here