Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibinong Tak Sesuai Dengan Hukum Acara

0
20

B-CHANNEL, BOGOR– Praktek acara persidangan sudah menjadi hal rutin dalam dunia pengacara di Indonesia, namun ada satu hal yang tidak biasa telah terjadi di Pengadilan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Sebab diduga adanya kerjasama antara penggugat dengan Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara No. 1189/Pdt.G/2021/PA.Cbn menyeruak ketika agenda persidangan yang tercatat adalah jawaban atau replik atas eksepsi tergugat ternyata diubah oleh Majelis Hakim dengan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan antara penggugat dan tergugat telah ada kesepakatan rujuk tanpa bukti tertulis telah terjadi perdamaian dalam bentuk akta perdamaian (van dading).

Hal tersebut terjadi pada persidangan hari Rabu tanggal 28 April 2021 kemarin, dan jelas telah merusak tatanan hukum acara persidangan yang telah ditentukan.

“Jadi setelah penasehat hukum penggugat mengajukan perubahan gugatan yang merubah materi pokok perkara dan Majelis Hakim tidak melaksanakan agenda persidangan pada tanggal tersebut, yaitu menerima replik dari penggugat sehingga sangat merugikan kepentingan hukum tergugat,”terang Penasehat Hukum tergugat, A. Noer Ally, S.H dari Kantor Hukum “A. Noer Ally, SH and Associates, kepada media online ini, Jumat (29/04/21).

Noer Ally menyatakan keberatan atas jalan nya persidangan perkara tersebut karena tidak fair dan cenderung berpihak kepada penggugat. Dan apabila praktek tersebut dilakukan dalam proses persidangan di Indonesia maka akan berdampak sangat buruk bagi warga Negara sebagai pencari keadilan dalam mempertahankan hak-hak hukumnya.

“Sebaiknya proses persidangan perkara tersebut tetap dilanjutkan untuk dapat diperiksa pokok perkaranya dan masing masing pihak dapat membuktikan dalil-dalilnya di muka persidangan sesuai bukti bukti dan saksi- saksi yang akan dihadirkan pada agenda sidang berikutnya.

“Jangan memberi ruang untuk merugikan salah satu pihak yang berperkara dengan dalih ada perdamaian, tetapi ujungnya setelah perkara dicabut maka akan dilakukan gugatan lagi dengan dalil dan pokok perkara yang sama,”jelas Noer Ally.

Lanjut Noer, prinsip pengadilan adalah terbuka untuk umum, artinya masyarakat termasuk Penasehat Hukum dapat melihat proses peradilan yang fair dan dapat mencegah proses yang tidak adil dalam persidangan agar kepentingan hukum seluruh masyarakat terlindungi sesuai amanah Undang Undang.

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial menurut undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas Hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara perdata atau perkara perceraian yang dihadapkan padanya, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan rakyat Indonesia,”papar Noer.

Hakim yang memeriksa perkara atas para pihak yang berselisih hak dengan mana masing-masing pihak bersengketa dimungkinkan untuk menghadirkan para kuasa hukumnya. Dengan kata lain bahwa hakim dapat dibenarkan memeriksa perkara dimana pihak-pihak yang bersengketa dibenarkan untuk mewakilinya kepada kuasa hukumnya.

Secara yuridis tidak dapat dipungkiri bahwa memang untuk diwakilinya suatu perkara kepada kuasa hukumnya dapat dibenarkan. Hal ini dapat di lihat pada pasal 123 HIR dan pasal 147 Rbg.

Orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya merasa gugup saat menghadapi hakim, maka seorang kuasa hukum sangat bermanfaat sekali guna memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum, memberikan pendapat hukum yang relevan dengan perkara yang sedang mereka hadapi sehingga hal ini bisa memudahkan dan memperlancar jalannya peradilan.

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara yang tengah berlangsung di suatu peradilan, tidak menutup kemungkinan jika pada saat proses itu berlangsung pihak pemberi kuasa mencabut kuasanya.

Persoalan pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa tersebut harus sesuai dengan prosedur hukum dengan alasan yang dapat diterima agar tidak menimbulkan suatu konflik negatif bagi pihak pemberi kuasa itu sendiri.

Sebelumnya, persidangan perkara cerai gugat dengan perkara No. 1189/PDT.G/2021/PA.CBN yang digelar di Pengadilan Agama Cibinong antara Wiennarty Binti M Yasri sebagai penggugat, melawan Tatang Suryana Bin Mama Sukarma sebagai tergugat, yang mana pada tanggal 28 April 2021 sidang lanjutan perkara Cerai gugat dengan perkara NO. 1189/PDT.G/2021/PA.CBN dengan agenda Eksepsi dan jawaban dari tergugat. (bc)

Ketua Tim Kuasa Hukum ( A.Noer Ally, SH,)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here