Pengaruh Politik Lokal Israel Pada Konflik Israel-Palestina

0
37

B-CHANNEL, BOGOR– Palestina merupakan negara yang terletak di daerah Timur Tengah. Palestina Negara Islam yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban agama Islam, dan Palestina memiliki sejarah hubungan baik dengan Indonesia.

Palestina (id.wikipedia.org, 2021) adalah salah satu pendukung awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mufti Agung Yerusalem dan Pemimpin Tertinggi Dewan Palestina, Syekh Muhammad Amin al-Husaini berjasa meningkatkan pengakuan negara-negara Arab lainnya atas Indonesia, khususnya melalui Liga Arab.

Presiden Indonesia Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993.

Dengan jatuhnya Orde Baru, Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Israel namun ia dilengserkan dari jabatannya pada bulan Agustus 2001 dan tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Israel.

Pada tahun 1988 hubungan resmi antara Indonesia dan Palestina dimulai dengan pengakuan Indonesia atas Palestina. Pada tahun 1990 dibuka kedutaan besar di Jakarta.

Indonesia menyambut baik Deklarasi Kemerdekaan Palestina oleh Dewan Nasional Palestina di Aljir, Aljazair dan telah mengakui Negara Palestina pada 16 November 1988.

Setahun kemudian Indonesia dan Palestina menandatangani Kesepakatan Bersama pada Dimulainya Hubungan Diplomatik Indonesia-Palestina di tingkat kedutaan besar, pada 19 Oktober 1989.Indonesia menyambut baik Deklarasi Kemerdekaan Palestina oleh Dewan Nasional Palestina di Aljir, Aljazair dan telah mengakui Negara Palestina pada 16 November 1988.

Setahun kemudian Indonesia dan Palestina menandatangani Kesepakatan Bersama pada Dimulainya Hubungan Diplomatik Indonesia-Palestina di tingkat kedutaan besar, pada 19 Oktober 1989.

Kepala Pusat Penelitian Politik-LIPI, Prof. Dr. Firman Noor menyampaikan bahwa Indonesia sejak awal mengakui eksistensi Palestina. Keberadaan Negara Palestina diakui Indonesia sejak era Presiden Soekarno dimana beliau mengatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina maka selama itulah bangsa Indonesia tetap berdiri menantang bangsa Israel. Pesan ini sangat jelas bahwa di Palestina berbentuk penjajahan dimana sebagai bangsa kita menolaknya, hal ini tercermin dalam pembukaan konstitusi kita.

Persoalan konflik Israel-Palestina saat ini tidak hanya pada persoalan agama akan tetapi pada masalah kemanusiaan. Penjajahan ini adalah bentuk keprihatinan yang menjadi kakekat konstitusi bangsa Indonesia dan sebagai azas dimana suatu bangsa yang cinta damai, dan lebih cinta pada kemerdekaan. Indonesia merupakan bagian dari dunia jangan sampai di cap sebagai bangsa yang tidak peduli atau mati rasa atas bentuk kemanusian.

Pandangan ini pada dasarnya merupakan kontribusi akademik untuk memberikan sudut pandang dan pemetaan yang okjektif terkait memanasnya konflik Israel-Palestina, solusi dan peran Indonesia di Palestina serta kita berharap kedepan-nya segara kondusif.

Konflik Israel-Palestina menurut Hamdan Basyar, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI mengatakan pemicu konflik ini ada pada persoalan politik di dalam negeri Israel.

Konflik ini diciptakan Benjamin Netanyahu dengan maksud untuk mencari dukungan dari Amerika Serikat. Dalam dua tahun terakhir (2019-2021) di Israel terjadi konflik, hal ini terlihat dengan adanya empat kali pemilu, sebagai negara penganut sistem parlementer, kejadian itu menandakan ada masalah politik yang cukup rumit. Sedangkan secara konstitusi di Israel pemilu dilaksanakan empat tahun sekali.

Setelah pemilu 9 April 2019, Perdana Menteri yang berkuasa Benjamin Netanyahu gagal membentuk pemerintahan koalisi. Ini kegagalan pertama dalam sejarah Israel. Dan pada 30 Mei 2019, Knesset membubarkan diri dan menetapkan pemilu dipercepat pada 17 September 2019. Cara tersebut dipilih oleh Netanyahu dan partai Likud, untuk mencegah pemimpin partai Biru dan Putih, Benny Gantz, diangkat menjadi Perdana Menteri.

Hasil pemilu 17 September 2019, Kembali tidak ada partai yang memperoleh minimal 61 kursi, sebagai prasyarat untuk dapat membentuk pemerintahan sendiri. Setelah serangkaian negosiasi, ternyata tidak ada koalisi partai yang mampu membentuk pemerintahan. Akhirnya, partai Likud berhasil koalisi dengan partai Blue and White. Mereka sepakat untuk berbagi kekuasaan.

Perdana Menteri dijabat secara bergiliran (masing-masing selama 18 bulan). Tetapi sebelum masa jabatan 18 bulan berakhir, Netanyahu mengadakan pemilu lagi (23 Maret 2021). Tujuannya jelas agar kursi Perdana Menteri tidak jatuh ke tangan Benny Gantz (Pemimpin Partai Blue and White). Ternyata hasil pemilu 2021 juga mengecewakan Netanyahu.

Selain itu, Benjamin Netanyahu juga menghadapi tuduhan korupsi yang tengah disidangkan di pengadilan. Oleh karena itu, Netanyahu membutuhkan sesuatu yang dapat mempertahankan kekuasaannya. Bila gagal, maka hasil pemilu 2021 akan memberikan kesempatan kepada Yair Lapid (Pemimpin Partai Yesh Atid) untuk membentuk pemerintahan.

Hamdan juga menyampaikan bahwa di sisi lain bahwa pemilu di Amerika Serikat pada November 2020, telah mengubah pemimpin mereka. Joe Biden (Demokrat) mengalahkan petahana Donald Trump (Republik). Perubahan kepemimpinan AS tersebut membuat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu agak risau.

Pada masa Presiden Joe Biden, ada perubahan gaya kepemimpinan. Biden tetap akan membela Israel, tetapi dia juga akan memperhatikan kepentingan Palestina dan dunia Islam.

Netanyahu membutuhkan sesuatu untuk menarik perhatian Biden agar lebih memperhatikan Israel. Bila ada yang mengancam eksistensi Israel, maka Amerika Serikat akan membelanya, terlepas siapa pun presidennya. Dua kepentingan tersebut, Netanyahu merancang sesuatu. Mengusik Palestina agar melakukan “ancaman” terhadap Israel.

Dengan “ancaman” Palestina, Netanyahu dapat menggalang kekuatan politik domestik Israel untuk melawannya. Karena masyarakat Palestina di Yerusalem terus terdholimi, maka Hamas meluncurkan roket ke Israel, inilah yang diharapkan Natanyahu dengan ada ancaman nyata dari Hamas.

Untuk itu isu keamanan bagi eksistensi Israel dikobarkan oleh Netanyahu. Akibatnya, Netanyahu mendapatkan dukungan politik domestik Israel untuk menyerang Gaza. Dan Netanyahu juga mendapatkan pembelaan dari Presiden Biden. Biden langsung menelpon Netanyahu untuk menyatakan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel.

Oleh: Suhendra Mulia, M.Si

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here