Rp 600 Ribu Setiap KK, DPRD Minta Segera Realisasikan Sebelum PSBB Dimulai

12
10

B-CHANNEL,KOTA BOGOR– Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor berserta anggota menggelar rapat bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bogor terkait realisasi bantuan jaring pengaman sosial Covid-19 menjelang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang akan diberlakukan pada Rabu 15 April 2020 mendatang.

Rapat bersama digelar untuk mengetahui seberapa banyak dana yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial di Kota Bogor. Berapa jumlah data warga yang disetorkan oleh RT dan RW ataupun Kelurahan ke Dinsos, sebagai warga Miskin Baru (Misbar) yang akan mendapatkan bantuan.

Berdasarkan data dari Dinsos, data yang sudah masuk untuk Misbar itu sebanyak 43.531 Kepala Keluarga (KK). Data itu sudah disetorkan ke Provinsi Jawa Barat dan yang dikaver sekitar 31 ribu KK. Sisanya sekitar 12 Ribu KK akan dikaver oleh dana APBD Kota Bogor,”jelas Ketua Komisi 4 Ence Setiawan, di gedung DPRD Kota Bogor, Senin (13/04/20)

Jadi dana APBD Kota Bogor untuk memberikan dampak terhadap Covid-19 ini sebanyak 12.531 KK, dikali setiap KK menerima Rp 600 ribu setiap bulan selama tiga bulan.

“Diberikan dengan tunai sebesar Rp600.000 setiap KK, sehingga anggaran yang dikeluarkan nanti Rp22,31 miliar, dari total Rp 33,4 miliar,” jelasnya.

Komisi 4 meminta kepada Pemkot Bogor melalui Dinsos untuk segera merealisasikan dan mendistribusikan dana itu kepada warga terdampak.

Harapan DPRD adalah segera direalisasikan sebelum PSBB diberlakukan atau diterapkan di Kota Bogor ini, karena harapan masyarakat di bawah ini ketika PSBB keterbatasan untuk bergerak ini hampir seperti lockdown. Jadi segeralah diberikan bantuan itu kepada masyarakat yang memang sangat butuh disaat ini,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinsos Anggraeni mengatakan, untuk jaring pengaman sosial, Dinsos tugasnya mendata dahulu para warga yang memang menjadi warga miskin baru karena terdampak covid-19. Saat ini sudah dilakukan pendataan dengan jumlahnya Misbar sekitar 43 ribu KK dan sudah disampaikan ke Provinsi dan itupun di verifikasi kembali oleh provinsi menjadi 31 ribu KK. Artinya ada selisih yang tidak terbantu sebanyak 12 ribu KK. Nah itulah yang nanti akan di cover oleh APBD Kota Bogor.

Kita menerima laporan data real dari wilayah, jika ada penambahan silahkan, kita akan menerimanya. Prosedur atau teknisnya di wilayah misal dari RT, RW ke Kelurahan kemudian ke Dinsos. Ketika ada warga yang belum terdata bisa mengajukan susulan karena nanti akan di verifikasi ulang. Intinya setiap yang menerima bantuan tidak bisa ganda atau dobel menerima bantuan,” tandasnya.

Untuk pendistribusian, bantuan secara tunai akan dilakukan melalui kantor POS. Teknisnya nanti kantor POS yang akan mendistribusikan ke RT atau RW, namun melihat situasi kondisi dilapangan, bantuan uang tunai akan langsung diberikan ke warga untuk menghindari kerumunan. Jika anggaran sudah turun, maka dengan segera akan di distribusikan.

Kita berharap pada tanggal 15 April sudah ada, bahkan sebelum tanggal 15 lebih baik..Bantuan dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 600 ribu per KK itu berbentuk uang tunai yang diberikan setiap bulan selama 3 bulan,” pungkasnya. (Erry/bc)

12 KOMENTAR

  1. Pak saya cuma mau tanya..ko di wilayah .RT 02/08 desa Cicadas,kec gunung putri yang di data per RT hanya beberapa Kaka aj..mungkin bisa hitung jari saya cuma minta tolong pencerahan emng aturan dri pemerintahan dan seperti apa mana…dan siapa aja yang berhak mendapat bantuan nya

  2. Klo d Bogor Utara desa tanah baru kp.keramat rt02/01 rtnya Arifin yng dapet paling saudara SM temen deketnya doang yng tua renta janda gk pernah dapet umi Tatu namanya kasian dri dulu tuh pdhal gk punya pensiun cuma sekedar jualan jagung seribuan keliling tolong d bantu masukannya terima kasih

  3. Sekedar berbagi pengalaman.
    Di daerah saya tepatnya tajur kota bogor timur rt 02/04.
    Pendataan untuk bantuan ini dibatasi. Per rt yg dapat hanya 6 KK saja.
    Dan mirisnya lagi yg dapat itu bukan yg benar² orang yang sedang kesusahan melainkan kebanyakan orng yg sebelum nya pernah mendapatkan bantuan tunjangan resmi dari pemerintah..,
    Padahal di dekat rumah saya saja masih ada ibu tua renta yang terbujur kaku di tempat tidur tapi tetap saja tidak ada perhatian dari pihak rt setempat.
    Miris sekali kalo di pilih pilih begini

  4. Untuk pengurus rw dan rt serta seksi seksi kenapa tidak juga diberikan bantuan serupa sedangkan BOP pun kecil di kota Bogor

  5. Assalamualaikum … Apakah warga yang pindahan akan dapat bantuan juga tapi KTP sama KK nya masih domisi yang alamat yang lama … Sedangkan saya juga butuh bantuan soalnya suami saya juga sudah mau 2 bln nganggur ngga ada penghasilan karena pandemi ini … Mohon penjelasanya … Terima kasih …

  6. Assalamualaikum … Ibu dan bpk yang terhormat … Saya mau tanya … Masalah bantuan ini … Apakah yang pindahan dapat bantuan juga??? Tapi KK sama KTP saya masih domisili alamat nya yang lama … Sedangkan saya juga butuh bantuan … Suami saya sudah mau 2 bln nganggur ngga ada penghasilan sama sekali … Bagaimana saya bisa memperjuangkan kehidupan saya … Saya mohon pengertianya ibu dan bpk yang terhormat … Saya mohon penjelasanya juga … Terima kasih atas perhatianya … Assalamualaikum …

  7. Pa tolong tinjau ulang untuk bantuan berupa uang /sembako dari pemerintah,kami merasa tidak di pedulikan di sini pa,saya pekerja harian lepas pa,dan banyak warga lain pun belum merasakan/mendapatkan bantuan..Kampoeng Bojong,rt03rw04,desa Cimahpar kecamatan Bogor Utara
    Kami bingung harus mengadu kemana LG pa

  8. Berita zaa yg banyak…sampai sekarang belum ada bantuan apapun yg sampai saat ini…apa ada sistem kekeluargaan nih…untuk wilayah semplak-bogor barat, mohon ditinjau kembali……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here