Legislasi Omnibuslaw di Kota Bogor, Alma: Lari Cepat

0
19

B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perda dan Perkada pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dilaksanakan sejak Kamis  (16/09/21) sampai Jumat malam (17/09/21) oleh Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri.

Rakor tersebut, mengikutsertakan seluruh Kepala Biro Hukum Provinsi secara luring dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten dan Kota se-Indonesia secara daring, kegiatan ini merupakan pelaksanaan program Omnibuslaw secara Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta yang turut hadir bersama sekitar 400 Kabag Hukum sebagai peserta rakor, mendengarkan paparan dari Narasumber mengenai regulasi UU Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 yang secara hierarki telah menurunkan ke dalam 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres), dalam diskusi mengangkat persoalan kebijakan PBG di daerah dan mekanisme di propemperda yang waktunya sangat singkat.

Pada sesi penyampaian klarifikasi dan verifikasi Perda dan Perkada tiap daerah di provinsi Jawa Barat, terkait data omnibuslaw Perda dan Perwali Kota Bogor, Alma menyampaikan,” sebanyak 42 Perda Kota Bogor dan 53 Perwali Kota Bogor yang akan direvisi, adapun ke 42 Perda Kota Bogor tersebut diantaranya,

1. Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun;
2. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor;
4. Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ;
6. Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman
8. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
9. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan
10. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
11. Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
12. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
13. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
14. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor 2011-2031
15. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
16. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
17. Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
18. Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
19. Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
20. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
21. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
22. Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
23. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
24. Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman
25. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
26. Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor
27. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
28. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan

29. Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
30. Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
31. Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
32. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan
33. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
34. Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
35. Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
36. Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan
37. Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
38. Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perindustrian dan Perdagangan
39. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau
40. Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
41. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
42. Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

“Tentunya implementasi legislasi yang akan dibahas Pemerintah Kota Bogor bersama Bapemperda DPRD Kota Bogor membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya, serta totalitas melaksanakan omnibuslaw secara maraton yang harus beriringan dengan semua pihak, bagian hukum akan mengawali usulan terhadap 42 Perda tersebut ke DPRD Kota Bogor setelah rampung mempersiapkan Naskah Akademik dan kebijakan hukumnya,” tutup Alma. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here