Dimusrembang-Des, RKPDS Sukaharja Tahun 2022 Digelar

0
9

B-CHANNEL, CIJERUK– Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDES) Sukaharja Tahun 2022 dimusyawarahkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang-Des) Tahun 2021.

Musyawarah digelar di Aula Kantor Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Senin (18/10/21) melibatkan Pemerintah Desa setempat, BPD, LPM, para Ketua RT dan RW, kader PKK dan Posyandu, Perwakilan lembaga pendidikan dan kesehatan serta Kelompok Kerja (Pokja) lain di Desa Sukaharja. Hadir juga dalam kesempatan ekretaris Kecamatan Cijeruk beserta jajaran.

Dalam paparan, Sekcam Cijeruk Fahru mengatakan, dalam kondisi ekonomi yang masih belum stabil ini, dia menyarankan agar rencana pembangunan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan.

“Seperti kita ketahui bersama, kondisi ekonomi negara kita selama dua tahun dihantam pandemi Covid-19 mengalami defisit. Jadi untuk mengantisipasi adanya perubahan regulasi dari pemerintah, maka kami sarankan pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan”, imbau Sekcam, Senin (18/10/21).

Pertimbangan skala prioritas dalam menentukan rencana pembangunan desa, lanjut Sekcam, mengacu pada Permendes nomor 7 tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa dana bantuan yang mengalir ke desa-desa untuk tahun 2022 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat paska covid-19, pelaksanaan program nasional SDGes, Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Di lokasi yang sama, Kades Sukaharja Ujang Suhanda menjelaskan kepada forum musyawarah, bahwa sumber dana yang diperoleh pemerintahnya berasal dari tiga sumber bantuan. Pertama, Dana Desa (DD) pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan Bagi Hasil Perolehan Pajak Daerah (BHPRD).

“Kita akan tetap menerapkan skala prioritas dalam penyusunan RKPDES tahun 2022, dan pada pelaksanaanya nanti kita tetap mengikuti regulasi dari pemerintah. Perlu saya sampaikan agar masyarakat jangan khawatir ajuanya tidak terakomodir karena bantuan dana yang kami terima berasal dari tiga sumber anggaran,” katanya.

Namun demikian, masih kata Ujang, perlu difahami juga oleh masyarakat, jika dalam pelaksanaanya nanti ada perubahan, maka hal itu bukan berdasarkan keputusan sepihak dari pemdes. Akan tetapi merupakan betuk kepatuhan pemerintahnya terhadap regulasi yang diintruksikan pemerintah daerah maupun pusat.

Dalam musyawarah, para wakil menyampaikan berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang menjadi point bahasan dan diskusi dalam musyawarah. Semua pihak berharap, agar usulannya dapat terealisasi pada waktunya.

Reporter: Risky

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here