Hal tersebut seperti diungkapkan Direktur Utama PTMSJ Hendro Atmodjo di sela Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran terkait di ruang Paseban Surawisesa, Gedung Balaikota Bogor, Jalan Juanda, Kota Bogor, Jumat (7/9/18).
Hendro menjelaskan, pembangunan Tol BORR seksi IIIA ini sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai Penetapan Lokasi (Penlok) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
“Selain SK Gubernur, desain Tol BORR juga sudah selesai yang pada tahap Seksi IIIA ini terhitung mencapai 2,85 Km. Sementara sisanya di Seksi IIIB dari Semplak sampai Salabenda. Pembangunan Tol BORR ini masuk dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN). Dan Seksi IIIA ini harus selesai November 2019 atau selesai dalam waktu 12 bulan,” ungkap Hendro.
Ia menambahkan, dalam mengerjakan proyek ini perusahaan harus merogoh kocek anggaran hingga Rp3 triliun. “Tol BORR seksi IIIA ini memakan biaya konstruksi sebesar Rp1,5 triliun dan biaya pembebasan lahan seluas enam hektar sebesar Rp 1,5 Triliun. Jadi total Rp3 triliun,” jelasnya.
Untuk pembebasan lahan, kata Hendro, akan dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian PUPR. “Akan dilakukan inventarisir terlebih dahulu, baru kemudian sosialisasi kepada masyarakat. Seperti saat pembangunan seksi IIB, kami ini ganti untung jadi tidak ada yang menolak karena mereka mendapatkan ganti rugi yang hitungannya diatas harga pasar. Pembayaran paling cepat Februari 2019,” beber dia.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, Pemkot Bogor mengapresiasi langkah PT MSJ yang melanjutkan serta mempercepat proses pembangunan Tol BORR seksi IIIA.
Keberadaan Tol BORR, kata Ade, sudah sangat terasa manfaatnya baik untuk kepentingan kelancaran lalu lintas maupun untuk memudahkan wisatawan yang ingin ke Kota Bogor. “Kami berkomitmen akan turut memfasilitasi dan mendukung rencana pembangunan ini. Hari ini sengaja dalam rapat kami mengundang seluruh institusi baik dari jajaran Pemkot ataupun lainnya seperti dari PLN, PDAM, Telkom untuk urusan utilitas. Agar pembangunan bisa lancar karena cukup banyak utilitas yang tentunya memerlukan koordinasi seluruh pihak,” imbuhnya.
Selain utilitas, lanjut Ade, belajar dari pengalaman di pembangunan Tol BORR seksi IIB terkait persoalan pohon, saat ini sudah dibuat Perwali dan Regulasi tentang pem-bowling-an pohon. Sehingga PT MSJ harus mentaati pada perwali tersebut. Hal ini dilakukan demi mempertahankan Kota Bogor sebagai Kota Hijau (Green City) yang harus selalu dipegang untuk mewujudkan kenyamanan kota.
“Kemungkinan juga ada lahan Pemkot yang terkena dampak tetapi belum kami inventariskan akan survey dulu. Ada dua alternatif untuk lahan Pemkot yang terkena imbas pembangunan bisa dilepas dengan diganti uang atau juga ruislagh dengan lahan yang lain,” pungkasnya. (*)
No comment