BOGORCHANNEL.ID– Konsolidasi Regional untuk peningkatan tata kelola Program Makanan Bergizi (MBG) di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang digelar kemarin, Senin (13/10/25).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program nasional yang diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi kemajuan generasi penerus bangsa.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mewakili Wali Kota Bogor hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi.hadir dalam acara tersebut, dan menyatakan komitmennya mendukung program MBG.
“Program MBG adalah program pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah seratus persen mendukung program ini. Program yang baik ini jangan sampai dirusak hanya karena masalah teknis di lapangan, karena SOP-nya kurang maksimal. Makanya pemerintah daerah harus hadir,” tutur Jenal Mutaqin, usai acara di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menuturkan bahwa konsolidasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas wilayah menjadi hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan program.
Sebab, menurutnya, pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengawasan dan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses produksi maupun distribusi.
“Program ini harus benar-benar menghasilkan menu dan gizi seimbang yang aman dikonsumsi, sehingga memberi efek baik bagi anak-anak Indonesia, mulai dari kandungan hingga remaja,” ujarnya.
Selain itu, Dadan mengungkapkan bahwa BGN telah menginstruksikan seluruh SPPG agar membuka diri terhadap proses inspeksi dan monitoring dari pemerintah daerah.
Langkah ini diambil bertujuan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan tetap terjaga di setiap titik produksi.
“BGN sudah instruksikan agar seluruh SPPG membuka diri untuk inspeksi dan monitoring dari pemda,” ujarnya.
Ia menambahkan, agar semua SPPG segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan masing-masing dalam waktu satu bulan.
Dadan berharap, konsolidasi ini dapat memperkuat kolaborasi demi memastikan program MBG dijalankan dengan standar tinggi.
Di akhir, ia berpesan kepada daerah untuk terus menjaga komitmen dalam pengawasan dan pengendalian mutu pangan, sehingga program MBG tidak hanya berdampak pada gizi masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal. (*)
