B-CHANNEL,KOTA BOGOR– Sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Bogor pada Rabu lalu (15/4/2020), hingga kini pada pelaksanaannya, masih banyak warga yang tidak patuh pada peraturan.

Kegiatan yang dilarang selama PSBB cenderung kurang berjalan maksimal. Dilihat dari masih banyaknya orang-orang yang berkumpul dan masih dapat dijumpai toko non-sembako yang masih beroperasi.

Berdasarkan data, pelanggaran selama PSBB dari para petugas di masing-masing check point per-tanggal 5 Mei 2020 mencapai 1850 kasus. Jenis pelanggaran meliputi, tidak memakai sarung tangan dan masker saat berkendara, pengendara roda empat yang masih duduk bersebelahan dan memutar balikan arah pengendara yang tidak berkepentingan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menilai keramaian atau konsentrasi massa di Kota Bogor di beberpa titik justru meresahkan. Selama adanya PSBB ini pasar tradisional, supermarket besar seperti Jogja juga stasiun kereta masih beroperasi.

“Pengendara sepeda motor msh banyak yang berboncengan. Himbauan untuk tetap tinggal dirumah sudah dianggap semboyan yan sudah usang dan tidak di jalankan lagi oleh warga dab masih banyak warga yang tidak menggunakan masker waktu mereka keluar rumah.” jelas Dadang saat di hubungi tim bogorchannel.id, Senin (11/05/20).

Dadang juga berkomentar terkait tindak tegas yang di lakukan pemkot yang dinilainya terlambat kurang menjadi pusat perhatian.

“Memang terakhir Satpol PP sudah mulai tegas tapi kesannya terlambat. Kenapa baru tegas setelah mau beres PSBB nya?
Itu yang harus jadi bahan evaluasinya!.” tegas Dadang.

Inti dari PSBB ini lanjutnya, untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19, namun kini banyak masyarakat mulai jenuh juga resah jika terus tinggal dirumah karena harus memenuhi kebutuhannya. Hal ini seharusnya diperhatikan oleh pemkot, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin yang terkena dampak terpenuhi karena imbas penerapan PSBB ini.

“Kalau hal itu sudah bisa dilakukan apapun nama programnya pasti bisa berjalan efektif, setelah itu baru ketegasan aparat dalam mengatur mobilisasi warga. Memberikan peringatan dan tindakan tegas sesuai aturan buat yang melanggar kebijakan tersebut, hingga semua bisa mencapai sasarannya,”kata politisi PDI P ini.

“Yang penting jangan hanya memkasakan sebuah kebijakan untuk dilanjutkan tanpa melakukan evaluasi atas hak dan kewajiban yang harus dilakulan pemkot dalam menjalankan kebijakan tersebut,”tukasnya.

Reporter: Rifai Malik