Kejagung Bantah Dugaan Penyelewengan Aset. Pakar Hukum Minta KPK Lakukan Penyelidikan


B-CHANNEL, JAKARTA -Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Mukri, membantah pernyataan Haris Azhar yang mempertanyakan status barang rampasan berupa tanah dan bangunan di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Menurutnya, pernyataan Haris Azhar dinilai tidak tepat, karena tidak berdasarkan informasi yang menyeluruh dan tanpa data.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menuding Kejagung terkait tindak pidana korupsi tanah berpindah tangan di Kejagung.

Haris mengungkap adanya dugaan penyelewengan tanah dan bangunan kasus Hardieni Soegito yang hingga saat ini statusnya masih Barang Rampasan oleh Loeke Larasati, mantan Kepala PPA Kejaksaan. Penyelewengan aset itu juga diduga atas sepengetahuan Jaksa Agung Prasetyo.

Menyikapi hal tersebut, Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki kasus penjualan aset yang diduga dilakukan penyelenggaran negara, tak terkecuali Jaksa Agung.

“Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, termasuk penegak hukum harus menjadi prioritas KPK untuk menyelidikinya. Itu sudah berdasarkan perintah undang-undang,” kata Fickar di Jakarta, Jumat (16/11/18).

Lebih lanjut Fickar berpendapat bahwa penjualan aset hasil korupsi atau barang sitaan apalagi barang rampasan yang telah sesuai dengan putusan pengadilan dimaksudkan untuk recovery kerugian negara.

“Jadi jika ada pelepasan aset yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan, maka tindakan ini jelas merugikan negara. Harus dilaporkan ke KPK,” kata Fickar.

Apalagi pemerintah sendiri sudah mewajibkan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi karena munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan PP 43/2018 tersebut, siapapun bisa memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi

Ia menambahkan bahwa kerugian negara adalah unsur yang menentukan adanya tindak pidana korupsi. Dan jika Haris memiliki bukti tindak pidana korupsinya, maka dapat menjadi dasar bagi KPK untuk menanganinya.

“Dugaan penjualan aset tersebut harus dilaporkan ke KPK. Dengan bukti-bukti yang dimiliki pelapor, maka jadi cukup alasan bagi KPK untuk menyelediki kasus dugaan penyelewengan aset yang dimaksud Haris,” ujarnya. (*)

 

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *