B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI-Perjuangan Atty Somaddikarya menyatakan menolak rencana pemerintah kota (Pemkot) Bogor melakukan obligasi (pinjaman) melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk revitalisasi GOR Pajajaran yang bernilai fantastis sebesar Rp. 768 miliar.

Ia menegaskan, dana pinjaman PEN alangkah baiknya digulirkan kepada program prioritas pemerintah yang harus tertuju pada pemulihan ekonomi, terlebih pada situasi sulit ditengah pandemi virus Corona saat ini.

“Ya baiknya harus tepat sasaran. Judulnya saja pemulihan ekonomi nasional (PEN). Saya setuju jika pinjaman PEN dipergunakan untuk membuka jalur alternatif, itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Seperti pembangunan infrastruktur jalan alternatif guna menstimulus tumbuhnya perekonomian kecil di wilayah Kota Bogor,” tegas Atty, kepada media, Rabu (25/11/20).

Selain itu, peningkatan sumber daya manusia pun penting dan perlu ditingkatkan, dengan menggelar pelatihan keterampilan, penambahan modal, serta fasilitas tempat usaha bagi para tenaga terampil. Serta menjadikan satu kawasan sebagai wilayah penghasil satu produk yang tidak dimiliki daerah lain.

“Digelar pelatihan sumber daya, keterampilannya ditingkatkan, potensinya digali, yang lulus diberikan modal usaha sebagai binaan pemerintah kota, dibawah naungan dinas koperasi dan umkm. Dan menjadikan satu wilayah tematik penghasil produk yang dimana daerah lain tidak punya. Harus efektif dan inovatif,”jelasnya.

Ada pun fasilitas lain, seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C dianggap Atty lebih bermanfaat. Karena masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di RS swasta, terlebih pasien peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Adapun fasilitas penyediaan mobil ambulance di setiap kecamatan dan kelurahan juga sangat penting.

“Setiap kelurahan baiknya punya ambulance, jadi jelas 68 tenaga kerja supir dibutuhkan untuk membawa ambulance. Iya kan?,” kata dia.

Selain dua sektor tadi, Atty menambahkan, kekhawatiran bangunan sekolah dan rumah yang tidak layak untuk dihuni.

“Bangun rumah rakyat yang nyaris roboh dan sekolah-sekolah yang jauh dari kata layak sebagai tempat menimba ilmu bagi generasi penerus bangsa kedepannya,” kata Atty.

Reporter: Erry Novriansyah