Gubernur Evaluasi APBD 2020, Dadang Desak Pemkot Tambah Anggaran BTT Untuk Keluarga Miskin


B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun 2020 telah rampung dievaluasi Gubernur Jawa Barat sore tadi, Senin (30/12/19).

Hal demikian disampaikan salah satu anggota Badan Anggaran (Banng) DPRD Kota Bogor, dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadang Iskandar Danubrata.

“Hasil evaluasi gubernur Jawa barat disampaikan sore tadi, DPRD Kota Bogor sudah membahas hasil tersebut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bogor. Dari hasil evaluasi gubernur, ada beberapa catatan. Tapi yang paling utama yakni terdapat selisih hasil bagi pajak provinsi senilai Rp35.5 miliar yang belum dialokasikan,” tukas Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata kepada media online ini.

TAPD Pemkot Bogor dalam pembahasan, sambung Dadang, mengajukan untuk pembayaran BPJS PNS sesuai Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) , Nomor 75 Tahun 2019, Pasal 30, ayat 2, tentang Jaminan Kesehatan yang harus dibayarkan oleh pemkot kota Bogor kepada BPJS senilai 4 persen dari gaji take home pay bulanan PNS se Kota Bogor.

“TAPD menganggarkan untuk menambah anggaran BPJS PNS awalnya Rp 25 Miliar, saya minta anggaran tersebut untuk diturunkan Rp 5 M, agar dana 5 M tsb bisa dialokasikan untuk dana Bantuan sosial Tidak Terencana (BTT), akhirnya disepakati anggaran BPJS PNS turun jadi Rp 20 M dan BTT jadi dianggarkan Rp 4.5 M,” tuturnya.

Seterusnya, masih kata Dadang, disepakati untuk BPJS PNS akhirnya menjadi Rp. 20 miliar dan Rp. 4.5 miliar untuk bantuan sosial tidak terencana untuk membantu masyarakat yang rumahnya terkena bencana dan banfuan sosial lainnya yg tidak terencana sebelumnya.

“Kami dari PDI Perjuangan juga sudah meminta agar Walikota Bogor bisa mengeluarkan Perwali untuk penggunaan dana BTT tsb agar bisa lebih fleksibel dalam peruntukan penggunaannya termasuk untuk menebus ijazah siswa miskin yang menunggak, juga BPJS masyarakat tidak mampu yang menunggak.

Selain itu juga dianggarkan Rp5,1 miliar untuk penambahan anggaran BPJS PBI. Kami juga mendukung usulan banggar yang mengusulkan dialokasikan anggaran untuk penyediaan 1 unit motor sampah di tiap kelurahan senilai 1.3 M, sisanya untuk hibah dan hal lain,” ujarnya.

Yang pasti Fraksi PDI Perjuangan akan terus memperjuangkan dana APBD 2020 kota Bogor agar bisa dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat yg tidak mampu utamanya dan pembangunan di kota Bogor untuk proyek proyek yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan, dana APBD 2020 ke depannya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat gakin Kota Bogor, yang membutuhkan,” tuntasnya. (*)

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *