B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Badan Sosial Lintas Agama (BASOLIA) Kota Bogor menyelenggarakan Forum Grup Discusion (FGD), pada Senin (07/02/22).

FGD berlangsung di Vihara Buddhasena bertajuk “Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Moderasi Beragama serta Sinergi Para Pihak Mewujudkan Bogor Kota HAM”.

Diskusi tersebut dihadiri oleh para penggiat HAM di Kota Bogor yang diwakili sebanyak 30 orang, dan 3 narasumber yang diundang. Antara lain, Hasbulloh selaku FKUB Kota Bogor, Ramlan Rustandi Kepala Kemenag Kota Bogor, dan Alma Wiranta, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

PadaU kesempatan Ketua Basolia Kota Bogor KH. Zaenal Abidin dan Direktur Metamorfosis, Sofiah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan diskusi tersebut, diawali memberikan gambaran singkat mengenai peran dan dukungan Basolia serta Metamorfosis sebagai Mitra USAID–MADANI dalam rangka memperkuat toleransi dan kerjasama menjaga kerukunan umat di Kota Bogor.

Dalam materi pertama disampaikan Ketua FKUB Kota Bogor, Hasbulloh mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2021 serta upaya memperkuat dan mempertahankan semua aspek IKUB baik kesetaraan, toleransi, dan kerjasama di Kota Bogor.

Menurut Hasbulloh, upaya penguatan toleransi yang dilakukan baik oleh Pemerintah, NGO, dan masyarakat tidak ada yang mengimplementasikan sehingga upaya tersebut hanya menjadi wacana.

Kepala Kantor Agama Kota Bogor, Ramlan memaparkan perihal program moderasi beragama di Kota Bogor tahun 2022 sebagai tahun toleransi, dan mengulas perihal peluang kerjasama dengan masyarakat sipil dengan berbagai program kementerian agama.

Senada dengan Ramlan, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma mengurai lebih gamblang dengan memaparkan regulasi dan salah satu regulasi sebagai tolak ukur HAM melalui Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang indikator kabupaten/Kota Peduli HAM.

Sebagai amanat Undang-undang, lanjut Alma, Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor pada tahun 2022 telah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Bogor sebagai Kota HAM yang masuk pada propemperda.

Sambung Alma, persiapan regulasi tentang penyelenggaraan sebagai Kota HAM yang saat ini sedang dalam pembahasan dengan DPRD substansi Rancangan Perda tersebut mencakup prinsip penyelenggaraan HAM, diantaranya hak warga atas daerah, hak atas pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, hak perlindungan bagi perempuan, anak dan difabel, hak atas pemulihan, dan hak-hak lainnya.

Lebih jauh Alma menjelaskan, perkembangan terkini Pemerintah Kota Bogor sedang mempersiapkan penyelenggaraan Festival HAM tahun 2022 dengan terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan, membentuk pokja, sinkronisasi dengan semua program HAM di wilayah dan selanjutnya bergerak bersama untuk menyuarakan HAM yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat dengan harapan agar dapat membangun sinergitas, kesetaraan, memperkuat kerukunan, persatuan, dan kebersamaan di Kota Bogor.

“Nilai-nilai yang baik dalam kerukunan antar umat beragama di Kota Bogor terus kita rawat, salah satunya nanti melalui regulasi berupa Perda dan yang tidak kalah penting adalah implementasi Kota Bogor sebagai Kota Toleransi dengan menghormati keberagaman sebagai ciri khasnya adalah budaya saling asih, asah dan asuh,” tutup Alma. (**)