BOGORCHANNEL.ID – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor untuk segera menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik terkait dugaan pelanggaran pengelolaan limbah yang melibatkan Liris Reflexology & Wellness. Menurut KPP Bogor Raya, keterbukaan informasi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus bagian dari penegakan hukum lingkungan.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan proses pemeriksaan berlarut-larut hingga menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, publik berhak mendapatkan kepastian. Jangan sampai lambannya penyampaian hasil pemeriksaan menimbulkan kesan bahwa ada pihak yang diperlakukan secara istimewa. Penegakan hukum lingkungan harus transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
KPP Bogor Raya mengingatkan bahwa slogan “Bogor Beres” harus tercermin dalam tindakan nyata, bukan hanya menjadi narasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan ditentukan oleh keberanian dalam menegakkan hukum secara adil kepada setiap pihak.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan resmi ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, KPP Bogor Raya mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyegelan lokasi usaha serta pembekuan atau pencabutan persetujuan lingkungan dan/atau perizinan apabila seluruh persyaratan hukumnya telah terpenuhi.
“Kami mengingatkan DLH Kota Bogor agar tetap independen dan tidak menimbulkan kesan melindungi pihak mana pun. Tugas pemerintah adalah melindungi lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat, bukan membiarkan ketidakpastian berlarut-larut,” ujar Beni Sitepu, kepada media, Selasa (14/07/26).
KPP Bogor Raya juga meminta pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair di Kota Bogor. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting agar setiap pelaku usaha memiliki kepastian bahwa aturan berlaku sama bagi semua.
KPP Bogor Raya memastikan akan terus mengawal proses ini melalui mekanisme yang sah sebagai bentuk kontrol sosial. Organisasi tersebut mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses penegakan hukum lingkungan agar berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
“Lingkungan hidup adalah hak seluruh warga negara. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran yang telah terbukti melalui proses hukum dan administrasi yang berlaku. Hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu,”tegas Beni. (*Ist)
