B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Belum dilaksanakannya rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor terkait pembangunan celukan, shelter dan trotoar jalan oleh pihak mall Boxies, DPRD Kota Bogor buka Bogor bicara.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono menyatakan, bahwa Pemkot dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan proses pembangunan Mall Boxies 123 yang berpolemik.

“Harusnya sebelum mall itu dilaunching dinas terkait melakukan pengecekan, apakah sudah sesuai dengan kajian amdal lalin. Bila tak sesuai beri teguran, disini kita menilai Pemkot tidak tegas dan lemah dalam pengawasan,”kata Bambang belum lama ini.

Bambang menilai, apabila pengembang mengikuti semua saran kajian yang tertuang dalam amdal lalin, maka kekroditan lalu lintas di kawasan tersebut takkan terjadi.

“Amdal lalin itu kan ada hitungannya di bidang lalu lintas. Saat site plan keluar kan rekomendasi tersebut telah ada,” ucapnya.

Seharusnya, kata Bambang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai leading sector segera mengkoordinasikan hal tersebut dengan dinas terkait untuk dilakukan pemantauan saat pembangunan.

“Artinya pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas sektoral dan fungsi pengawasan. Sebab, kajian yang tertuang dalam amdal harus direalisasikan pengembang,” katanya.

Menurutnya, DPRD sama sekali tak ingin membuat investor merugi. Namun, pihak Boxies harus menjalankan rekomendasi amdal.

“Jadi simultan saja, sambil berjalan sambil ada perbaikan. Seperti membangun celukan, shelter dan trotoar. Pemerintah harus bisa mendorong itu, karena marwah pemkot dipertaruhkan disini,” ungkap politisi Partai Demokrat itu. (*/Bc)