BOGORCHANNEL.ID– Dalam upaya menyuarakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa Bogor, Pengurus UIKA Leaders Forum dengan para perwakilan mahasiswa dari para Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dari setiap fakultas di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, melakukan audiensi bersama Komisi IX DPR RI.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat resmi Komisi IX DPR RI tersebut membahas isu-isu strategis, antara lain tingginya angka pengangguran di Kota dan Kabupaten Bogor, persoalan kesehatan masyarakat, serta evaluasi serius terhadap kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa lebih dari 200 warga.
Dalam forum dialog terbuka tersebut, para perwakilan mahasiswa menyampaikan kegelisahan masyarakat terkait ketenagakerjaan yang kian sulit, khususnya di kalangan pemuda dan lulusan perguruan tinggi. Mereka menyoroti kurangnya program vokasi yang relevan serta ketimpangan antara kebutuhan industri dan output pendidikan di wilayah Bogor.
“Kami melihat ada stagnasi dalam penciptaan lapangan kerja produktif, khususnya di sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja muda. Program pelatihan keterampilan dan vokasi yang ada belum menyentuh kebutuhan riil di lapangan,” ungkap M. Rahmat hidayat selaku Presiden Direktur Uika Leaders Forum dalam penyampaian aspirasinya.
Selain itu, mahasiswa UIKA juga mendorong DPR RI untuk memperjuangkan regulasi yang berpihak pada pekerja lokal, serta mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tidak kalah penting, mahasiswa UIKA juga mempertanyakan komitmen serta langkah konkret Komisi IX dalam menanggapi peristiwa keracunan makanan MBG yang terjadi beberapa waktu lalu. Evaluasi program yang dinilai tidak transparan dan lemahnya pengawasan terhadap penyedia jasa makanan menjadi fokus utama dalam diskusi.
“Kami menuntut adanya tindak lanjut nyata, bukan hanya evaluasi administratif, tetapi juga sikap konkret yang memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kesehatan masyarakat adalah hak dasar yang harus dijamin negara,” ujar salah satu Ketua BEM FKIP dalam sesi penyampaian aspirasi.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan anggota DPR RI Komisi IX menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian mahasiswa dalam mengawal isu publik. Mereka menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program sosial dan kesehatan, serta mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam mengatasi pengangguran.
Audiensi diakhiri dengan sesi dokumentasi dan harapan agar sinergi antara mahasiswa dan lembaga legislatif terus terbangun demi terciptanya kebijakan yang berpihak pada rakyat. (*)
